REPUBLIKA.CO.ID, HONG KONG -- Partai oposisi Hong Kong ikut menyuarakan tuntutan agar Carrie Lam turun. Dalam protes rancangan undang-undang ekstradiksi para pengunjuk rasa Hong Kong meminta pemimpin kota mereka untuk turun dari jabatannya. 

"Pemerintahannya tidak bisa menjadi pemerintahan yang efektif, dan akan, sangat, sangat, sangat sulit untuk dilakukan," kata anggota legislatif veteran dari Partai Demokratik James To kepada stasiun televisi pemerintah RTHK, Senin (17/6). 

Pada Ahad kemarin, hampir dua juta orang turun ke jalan meminta Lam mengundurkan diri, menjadi tantangan terbesar Cina di Hong Kong sejak kota itu diserahkan Inggris 22 tahun yang lalu. 

"Saya yakin orang-orang pemerintah pusat akan menerima pengunduran dirinya," kata To. 

Namun, surat kabar China Daily melaporkan pemimpin-pemimpin di Beijing tetap mendukung Lam. Mereka menuduh pihak asing yang membuat kerusuhan di Hong Kong. 

"Dukungan Cina kepada Lam tidak berubah, tidak dalam menghadapi kekerasan di jalan atau intervensi yang dilakukan pemerintah asing," tulis China Daily dalam tajuk rencana mereka. 

Lam memang menunda pembahasan undang-undang ekstradiksi di legislatif. Tapi rancangan undang-undang kontroversial itu belum sepenuhnya dihapus. Walaupun banyak yang khawatir undang-undang ekstradiksi akan mengganggu status Hong Kong sebagai pusat keuangan Asia. 

"Kami tidak bisa menerima permintaan maafnya, itu tidak menghilangkan ancaman terhadap kami," kata salah satu pekerja sosial Brian Chau, salah satu dari ratusan ribu pengunjuk rasa yang bermalam di distrik Pemerintahan yang terletak di sekitar pusat pemerintahan dan legislatif. 

Beberapa pengunjuk rasa membersihkan sampah usai demontrasi yang berjalan damai. Sementara, beberapa orang lainnya menyanyikan lagu agama 'Halleluyah' yang menjadi bagian dari simbol protes terhadap Lam. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika