REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA -- Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Provinsi Papua mengklaim dana desa yang digulirkan bagi masyarakat kampung pada 29 kabupaten/kota di Bumi Cenderawasih itu pada 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp 900 miliar jika dibandingkan dengan 2018.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Provinsi Papua Donatus Motte, di Jayapura, Senin (17/6), mengatakan dana desa pada 2018 diterima sebesar Rp 4,323 triliun sedangkan pada 2019 tercatat Rp 5,23 triliun sehingga ada kenaikan dari pemerintah pusat.

"Untuk 2018, semua anggarannya sudah terserap oleh desa pada 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua, didampingi oleh 167 pendamping tingkat kabupaten, 1254 pendamping tingkat kecamatan dan 1575 pendamping tingkat lokal desa lulusan SLTA," katanya.

Menurut Donatus, sedangkan untuk 2019, penyaluran dana desa tahap pertama sudah diserap oleh seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua, namun untuk tahap kedua masih ada daerah yang belum.

"Masalah yang belum lama ini ditemui oleh kami seperti yang terjadi di Kabupaten Deiyai, yakni keributan karena besaran dana diminta tidak sesuai antara kepala daerah dan keuangan," ujarnya.

Dia menjelaskan selain itu, keberadaan pendamping dana desa ini juga tidak banyak menunjang, pasalnya, meskipun sudah didampingi ketika menyusun penggunaan anggaran dan mempertanggungjawabkannya, namun tetap saja bermasalah.

"Jadi bukannya tidak efisien, pendamping dana desa ini sudah menginstruksikan sesuai dengan ketentuan, misal pos anggaran A untuk kegiatan B, namun pada realisasinya, masyarakat akan mengganti sendiri penetapan anggaran tanpa sepengetahuan pendamping," katanya.

Dia menambahkan jika dikaitkan dengan sulitnya pengawasan pengelolaan dana desa terlepas dari korupsi, hal ini tidak saja terjadi di Provinsi Papua, namun hampir di seluruh wilayah Indonesia di mana untuk laporan pertanggungjawaban kebanyakan sumber daya manusia Bumi Cenderawasih dalam hal ini kepala kampung atau desa belum mumpuni.

Ikuti Whatsapp Channel Republika