REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK – Misi Korea Utara untuk PBB menuding Amerika Serikat (AS) tetap bersikeras menerapkan tindakan bermusuhan terhadapnya. Washington dianggap berusaha merusak atmosfer damai di Semenanjung Korea.

Pernyataan tersebut merupakan tanggapan Pyongyang atas tudingan AS yang menyebut Korut telah melanggar sanksi dengan melampaui batas impor minyak bumi, yakni sebesar 500 ribu barel, yang diterapkan pada 2017. Keterangan soal pelanggaran sanksi itu disampaikan AS kepada komite sanksi Dewan Keamanan bulan lalu.

Selain soal pelanggaran sanksi, Korut pun menanggapi surat bersama yang disusun AS, Prancis, Jerman, dan Inggris. Dalam surat tersebut, mereka meminta seluruh anggota PBB mematuhi sanksi Dewan Keamanan, termasuk memulangkan semua pekerja Korut di negaranya pada 22 Desember 2019.

“Sangat konyol bagi AS untuk terus berperilaku terobsesi dengan sanksi dan kampanye tekanan terhadap Korut, mempertimbangkan sanksi sebagai obat ampuh untuk semua masalah,” kata misi Korut untuk PBB dalam pernyataannya pada Rabu (3/7).

Pyongyang mengaku heran dengan sikap AS. Sebab, surat bersama yang meminta semua anggota PBB mematuhi sanksi Dewan Keamanan dikirim saat Presiden AS Donald Trump mengusulkan tentang pertemuan puncak berikutnya dengan pemimpin Korut Kim Jong-un.

“Semua negara anggota PBB harus tetap waspada terhadap upaya yang disengaja oleh AS untuk merusak atmosfer damai yang telah diciptakan di Semenanjung Korea dengan cara yang tidak mudah,” kata misi Korut untuk PBB.

Pemerintah AS belum merespons pernyataan misi Korut untuk PBB. Kendati demikian apa yang disampaikan Pyongyang itu cukup kontras dengan pemandangan saat Trump bertemu Kim di zona demiliterisasi Korea di Panmunjom akhir pekan lalu.

Kedua pemimpin negara itu terlihat cukup akrab. Trump bahkan melintasi perbatasan dan memasuki wilayah Korut. Ia menjadi presiden AS pertama yang melakukan hal tersebut.

Setelah melakukan pertemuan singkat, Trump dan Kim sepakat untuk melanjutkan pembicaraan tentang denuklirisasi. Menurut Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo, kegiatan itu diperkirakan dilaksanakan pada pertengahan Juli mendatang. Namun dia belum menyebutkan di mana kira-kira tempat pelaksanaannya. 

Perundingan denuklirisasi antara AS dan Korut yang berlangsung di Hanoi, Vietnam, pada Februari lalu diketahui berakhir tanpa kesepakatan. Hal itu disebabkan karena kedua belah pihak mempertahankan posisinya tentang penerapan sanksi. 

Korut, yang telah menutup beberapa situs uji coba rudal dan nuklirnya, meminta AS mencabut sebagian sanksi ekonominya. Namun, AS tetap berkukuh tak akan mencabut sanksi apa pun, kecuali Korut telah melakukan denuklirisasi menyeluruh dan terverifikasi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika