REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut pemerintah sedang mengkaji permintaan amnesti yang diajukan terdakwa kasus pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Baiq Nuril kepada Presiden Joko Widodo. JK optimistis, amnesti kepada Baiq Nuril akan berjalan lancar, mengingat sudah ada dukungan dari DPR.

"Kalau saya baca DPR siap memberi persetujuan apabila diminta, (pemberian amnesti) mestinya tak ada soal," ujar JK saat diwawancarai wartawan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (10/7).

JK menjelaskan, presiden harus mendapat persetujuan DPR dalam proses pemberian amnesti. Karenanya, meski pemerintah sedang mengkaji pemberian amnesti tersebut, tidak boleh memutuskan sepihak keputusan amnesti tersebut.

"Bahwa presiden dan juga pemerintah melalui Menkumham siap mengkaji, sudah mengkaji kemungkinan-kemungkinan itu untuk memberikan amnesti. Tapi untuk sama-sama sudah diketahui, untuk memberikan amnesti perlu persetujuan DPR. Karena itu pertama harus dibicarakan di DPR," ujar JK.