REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengapresiasi pidato visi Presiden terpilih Joko Widodo di Sentul, Bogor. Namun, ia menyayangkan mantan gubernur DKI Jakarta itu tak menyinggung masalah penegakan hukum di Indonesia.
Padahal, ia berharap agar penegakan hukum di Indonesia harus ditingkatkan. Salah satunya dengan mensinergikan antara antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian, dan kejaksaaan.
"Cari nakhoda yang dapat memimpin penegak hukum baiknya bukan dari politisi. Tanpa penegak hukum yang adil dan efisien tidak akan ada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas," ujar Mardani lewat keterangan tertulisnya, Kamis (18/7).
Selain itu, Mardani juga meminta agar pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin dapat lebih berani memilih rekan kerja yang tulus bekerja untuk rakyat. Serta berani memangkas masalah birokrasi dan memfokuskan anggaran.
"Pilih para pemberani dan pejuang, jangan yang sibuk memikirkan diri dan kelompok. Jika tim ini fokus melayani rakyat, insentif elektoral pasti didapat," ujar Mardani.
Tak lupa Mardani mengapresiasi pidato visi Indonesia milik Jokowi. Ia menilai pidato tersebut memiliki konsep besar yang baik.
Karena itu, ia berharap mantan gubernur DKI Jakarta itu harus terus memegang teguh sikap kenegarawanan. "Keputusan ada di tangan anda (Jokowi) sendiri terlebih dalam sistem presidensial, kekuasaan Presiden diberikan sangat besar," ujar Mardani.
Pasangan presiden dan wakil presiden (wapres) terpilih Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma’ruf Amin menyampaikan pidato umum mengenai rencana pembangunan mereka pada acara Visi Indonesia di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Ahad (14/7) malam. Dalam acara tersebut, Jokowi menyampaikan sejumlah sasaran pembangunannya lima tahun mendatang.
Jokowi mengingatkan Indonesia saat ini berdiri menghadapi perkembangan global yang serbacepat dan dunia yang terus berubah. Terkait hal itu, Jokowi mengaku telah menyiapkan lima alur kebijakan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika