REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengatakan bahwa listrik yang dihasilkan dari sampah dan nilai ekonomis yang dihasilkannya adalah bonus. "Dukungan kami berupa implementasi program waste to energy. Membangun PLT Sampah bertujuan untuk membersihkan sampah itu sendiri. Nilai ekonomi dari listrik yang dihasilkan adalah bonus yang patut disyukuri," ungkap Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat (19/7).
Sebagai bentuk tanggung jawab menyediakan energi terbarukan berbasis biomassa setempat, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus terlibat aktif dalam usaha percepatan pembangunan Pembangunan Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). Melalui kebijakan ini, dia mengatakan, selain tercipta penyediaan energi listrik secara terjangkau juga sekaligus dapat memperbaiki kualitas lingkungan.
Terhitung sejak 2019 hingga 2022 mendatang, terdapat 12 (dua belas) PLTSa yang siap beroperasi. "Sesuai rencana, 12 pembangkit tersebut akan mampu menghasilkan listrik hingga 234 Megawatt (MW) dari sekitar 16 ribu ton sampah per hari," kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi menambahkan.
Surabaya (10 MW) akan menjadi kota pertama yang mengoperasikan pembangkit listik berbasis biomassa tersebut. Litrik berbasai biomassa itu diproses dari volume sampah sebesar 1.500 ton/hari dengan nilai investasi sekitar 49,86 juta dolar AS.
Lokasi PLTSa kedua berada di Bekasi. PLTSa tersebut menelan investasi 120 juta dolar AS dengan daya 9 MW. Selanjutnya, ada tiga pembangkit sampah yang berlokasi di Surakarta (10 MW), Palembang (20 MW) dan Denpasar (20 MW). Total investasi untuk menghasilkan setrum dari tiga lokasi yang mengelola sampah sebanyak 2.800 ton/hari sebesar 297,82 juta dolar As.
Sisanya, DKI Jakarta sebesar 38 MW dengan investasi 345,8 juta dolar As, Bandung (29 MW - 245 juta dolar), Makassar, Manado dan Tangerang Selatan dengan masing-masing kapasitas sebesar 20 MW dan investasi yang sama, yaitu 120 juta dolar.
Dari 12 usulan pembangunan PLTSa yang ada, empat di antaranya memiliki perkembangan yang cukup baik dan menunggu penyelesaian di tahun ini. Empat daerah itu di antaranya Surabaya, DKI Jakarta, Bekasi, dan Solo.
Bahkan, pembangunan PLTSa di kota-kota tersebut dimonitor langsung oleh Presiden Joko Widodo. "Betul, kota-kota tadi termasuk di Bali menjadi prioritas utama penanganan sampah di bawah pengawasan Bapak Presiden," jelas Agung.
Kehadiran PLTSa turut membantu menciptakan lingkungan hidup yang berkelanjutan sesuai Nawacita Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. "Semangat dari pembangunan PLTSa ini tidak hanya terletak pada urusan penyediaan listrik semata. Pemerintah bertekad membenahi manajemen sampah demi menciptakan lingkungan yang sehat," tegas Agung.
Ikuti Whatsapp Channel Republika