REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno berpendapat usulan rekonsilasi dengan Partai Gerinda menempati posisi ketua MPR akan sulit. Sebab, permintaan posisi ketua MPR itu harus menyaingi Partai Golkar.
"Gerindra mengatasnamakan rekonsiliasi, agak berat karena Golkar akan ngotot untuk mendapatkan kursi itu, bahkan Golkar mematok harga mati sebenarnya," ujar Adi Prayitno, di Jakarta, Ahad (21/7).
Ketua MPR, lanjut dia, sah-sah saja bagi parpol yang mengklaim. Namun, ia mengatakan harus ada ukuran realistisnya karena Golkar serta PKB sebagai parpol pendukung Presiden terpilih Joko Widodo sama-sama menginginkan posisi tersebut.
"Golkar merasa pantas mendapatkan kursi itu, karena selain perolehan suara pada pileg dan all out mendukung presiden. Jadi susah kemungkinan bagi Gerindra untuk mendapatkan peluangnya," katanya lagi.
Sebelumnya, Wakil Ketua Fraksi Gerindra yang juga Ketua DPP PartaI Gerindra Sodik Mudjahid mengatakan demi semangat rekonsiliasi untuk kebersamaan, hal pertama harus diwujudkan para wakil rakyat terutama para pemimpin partai dalam menetapkan Ketua MPR. Karena itu, ia mengusulkan Ketua MPR berasal dari Gerindra dan Ketua DPR dari PDI Perjuangan.
Kendati demikian, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pertainya belum membahas terkait kursi pimpinan di legislatif. "Sampai saat ini Gerindra belum membahas kursi pimpinan di legislatif, yaitu DPR RI dan MPR RI karena waktunya masih lama," kata Dasco, di Jakarta, Ahad.
Dia mengatakan Gerindra saat ini masih fokus konsolidasi di internal pasca-Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 dan juga fokus penataan organisasi pasca-Pemilu Legislatif (Pileg) 2019. Menurut Dasco, pembicaraan kursi pimpinan di legislatif tidak terlalu mendesak dan masih bisa dibicarakan nanti karena waktunya masih lama.
"Kemungkinan akan dibicarakan ketika mendekati bulan Oktober, namun terserah Pak Prabowo yang akan menentukan," ujarnya.
Dasco menilai pernyataan Sodik tersebut merupakan pendapat pribadi karena belum dibicarakan di internal partai terkait kursi pimpinan di parlemen. Dia menilai, meskipun kursi pimpinan parlemen belum dibahas, namun hal itu menjadi wacana yang menarik untuk dibicarakan
Ikuti Whatsapp Channel Republika