REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Duta Besar Republik Sudan untuk Indonesia, Elsiddieg Abdulaziz Abdalla, mengatakan negaranya ingin belajar soal perdamaian dan persatuan dari Indonesia.
Dia menilai, Indonesia dijadikan model karena dapat hidup rukun dalam perbedaan. "Sudan memiliki ciri-ciri yang sama seperti Indonesia, terdiri berbagai suku bangsa, agama dan golongan yang berbeda-beda. Untuk itu kami ingin belajar pengalaman dari Indonesia,” ujar Elsiddieg di kantor Duta Besar Sudan untuk Indonesia, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (22/7).
Tak lupa dia mengucapkan terima kasih kepada Indonesia yang selalu membantu Sudan sebagai sahabat. Salah satunya dengan pengiriman personel pasukan penjaga perdamaian.
"Kita tahu ada pasukan penjaga perdamaian itu dari Indonesia, mereka hidup berbaur dengan baik bersama masyarakat Sudan," ujar Elsiddieg.
Dia menjelaskan, Sudan juga merupakan negara yang terdiri dari berbagai suku seperti Indonesia. Namun, krisis politik berkepanjangan membuat negara itu selalu mengalami konflik.
Meski begitu, dia optimis stabilitas politik dan keamanan di Sudan akan kembali pulih. Seiring Dewan Militer dan kelompok oposisi di negaranya yang menyepakati perjanjian untuk membentuk pemerintahan transisi.
"Dengan kesepakatan untuk membentuk pemerintahan transisi, saya berharap bahwa situasi di Sudan kembali pulih dan masa depan negara kami cerah," ujar Elsiddieg.
Dia yakin, kerjasama antara Sudan dan Indonesia akan terus terjalin dengan baik. Meski konflik kerap terjadi di negaranya.
Untuk diketahui, Dewan Transisi Militer Sudan (TMC) mengatakan telah mengajukan rancangan konstitusi kepada oposisi untuk dipertimbangkan. Dilansir di Alarabiya, Selasa (16/7), Dewan Militer yang memegang kekuasaan sementara di negara itu dijadwalkan bertemu dengan oposisi untuk membahas kesepakatan mengenai pemerintahan.
TMC dan oposisi sepakat membagi kekuasaan dengan membentuk dewan kedaulatan bersama yang akan memerintah negara selama masa transisi tiga tahun ke depan. Dalam kesepakatan tersebut, para pejabat militer dan orang-orang dari kalangan sipil akan bergiliran memimpin dewan. Kedua belah pihak juga sepakat membentuk pemerintah sipil yang terdiri dari para teknokrat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika