REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai perlunya kajian mendalam untuk menentukan lokasi tepatnya pemindahan ibu kota pemerintahan ke Kalimantan. JK beralasan, tak mudah menentukan lokasi, lantaran dua wilayah yakni Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah, memiliki potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta lahan bekas tambang.

"Harus hati-hati juga, kalau di Kalimantan lahan gambut banyak, bisa terbakar, di Kalimantan timur banyak bekas lubang tambang. jadi semua harus dipilih dengan betul," ujar JK saat diwawancarai wartawan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (30/7).

Karena itu, JK menilai penentuan lokasi ibu kota Pemerintahan membutuhkan waktu kajian yang cukup lama. Hal ini karena Pemerintah perlu mempertimbangkan syarat-syarat harus dipenuhi sebagai pengganti Jakarta.

"Jadi semua juga harus dipilih dengan betul. Ini memakan tempo yang panjang," ujar JK.

JK memastikan saat ini masih dalam tahap kajian yakni pemilihan lokasi, lalu dilanjutkan dengan perencanaan. Untuk itu, alokasi dana pemindahan belum akan dimasukkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dalam waktu dekat.

"APBN itu kalau jelas perencanaanya, baru bisa masuk APBN, kalau belum ada perencanaannya, gimana mau masuk APBN," kata JK.

JK menilai pemilihan ibu kota baru idealnya berada di wilayah yang luas dan tengah-tengah Indonesia. Karena itu, Kalimantan menjadi wilayah yang dipilih oleh Jokowi untuk menjadi ibu kota Pemerintahan pengganti Jakarta.

"Pertama Kalimantan lahannya luas, kalau di Jawa mendapat lahan besar kan sudah tidak ada lagi, tanahnya luas dan berada agak di tengah, kalau yang di tengah itu Mamuju," ujar JK.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkap Presiden Joko Widodo telah memilih Pulau Kalimantan sebagai Ibu Kota baru. Namun, Bambang masih enggan menyampaikan provinsi mana di Kalimantan yang dipilih Jokowi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika