REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Berkarya Vasco Ruseimy mengkritisi usulan pemerintah terkait wacana memberlaku ambang batas parlemen (parliamentary treshold). Ia pun mengusulkan agar sebaiknya parliamentary treshold (PT) ditiadakan.

"Kalau perlu justru parlemen threshold sampai ke level nasional juga dibuat menjadi nol persen," kata Vasco kepada Republika.co.id, Selasa (6/8).

Alasannya, kata ia, negara wajib mewadahi seluruh aspirasi rakyat. Sehingga  sekecil apapun maka perlu difasilitasi. "Agar tidak mencederai aspirasi politik tiap warga negara dalam hal berbangsa dan bernegara," ujarnya.

Sementara itu Ketua DPP Partai Berkarya Badaruddin Andi Picunang juga ikut mengomentari ihwal wacana tersebut. Berbeda dengan Vasco, Andi menganggap usulan tersebut ada plus minusnya.

Positifnya internal partai akan lebih kompak dan solid dalam mengkampanyekan partai.

"Cuma kekurangannya ya yang diuntungkan partai-partai lama yang sudah populer di masyarakat," kata Andi.

Sebelumnya Menteri Dalam Negeri (Mendgari) Tjahjo Kumolo mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah mempertimbangkan pemberlakuan ambang batas parlemen untuk DPRD provinsi, kabupaten, kota. Ia menilai perlunya ambang batas tersebut untuk menghindari satu fraksi diisi oleh satu kursi.

Untuk besaran ambang batasnya, Tjahjo mengusulkan agar DPRD provinsi sebesar 3-4 persen. Sedangkan untuk ambang batas DPRD kabupaten/kota sebesar 2 persen. Kendati demikian usulan tersebut masih harus dikomunikasikan dengan DPR periode mendatang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika