REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Lembaga Riset Keamanan Cyber dan Komunikasi (CISSRec) Pratama D Persadha menilai peristiwa mati listrik mendadak (blackout) di sebuah negara tak menutup kemungkinan terjadi lantaran adanya serangan siber atau peretasan. Pratama menjelaskan, di luar negeri pemadaman listrik karena faktor peretasan terjadi beberapa kali akibat konflik politik antarnegara.
Misalnya, Iran yang beberapa kali instalasi nuklirnya mati karena dihantam stuxnet, sebuah malware berbahaya. Selain itu, yang terparah adalah Estonia 2007 yang listriknya padam akibat diretas dan dilumpuhkan.
Akibatnya, negara itu benar-benar lumpuh. Sama seperti di Indonesia yang mengalami blackout listrik untuk Jakarta dan sejumlah kota di Jawa pekan lalu, dampaknya pada banyak hal salah satunya tak bisa melakukan transaksi di anjungan tunai mandiri.
“Kemungkinan matinya listrik karena peretasan selalu terbuka kemungkinan apalagi bila sistemnya sudah terintegrasi. Dan sebenarnya bisa dilakukan uji forensik digital atas sebuah insiden peretasan pada sistem kelistrikan nasional,” kata Pratama kepada Republika.co.id pada Sabtu (10/9).
Sementara beberapa waktu lalu, Polri juga telah membentuk tim investigasi untuk menyelidiki terkait blackout listrik beberapa waktu lalu. Bahkan, Polri juga melibatkan Direktorat Siber karena adanya dugaan serangan siber dalam peristiwa itu.
Menurut Pratama, dengan peristiwa blackout itu justru menjadi sebuah pertanyaan terhadap keamanan siber sistem kelistrikan normal. “Pertanyaannya adalah apakah sistem kelistrikan nasional kita sudah pernah diuji dan apakah ada evaluasi berkala keamanan sibernya. Karena setelah kita mengalami blackout kemarin, menjadi sangat gamblang betapa lemahnya kita. Artinya negara asing ataupun kekuatan yang ingin membuat chaos Tanah Air bisa melakukan serangan dengan melumpuhkan sistem kelistrikan,” katanya.
Lebih lanjut, Pratama mengungkapkan, setiap pihak harus mewaspadai semua hal terkait pertahanan negara. Sementara itu, pihak PLN yang dihubungi Republika belum merespon tentang dugaan adanya serangan siber pada sistem kelistrikan yang dikendalikan PLN.
“Jadi bukan hanya PLN yang harus waspada tapi semua elemen pertahanan negara. Sudah tepat saat Presiden Jokowi ke PLN mengajak kepala BSSN. Artinya kepala negara juga sadar ada potensi serangan siber ke sistem kelistrikan nasional,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika