REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ahmad Basarah mengaku bahwa partainya tak ambil pusing soal kursi pimpinan Majelis Perwakilan Rakyat (MPR). Ia menjelaskan, partainya juga siap membuat peluang untuk membuat paket pimpinan MPR bersama partai-partai pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Mengenai siapa Ketua dan Wakil Ketua MPR, monggo dibicarakan dalam forum yang baik itu, PDIP tidak ingin terjebak melulu dalam urusan rebutan kekuasaan," ujar Basarah di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (13/8).

Basarah menjelaskan, saat ini partainya memfokuskan diri untuk menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang direkomendasikan pada Kongres V PDIP di Bali. Di mana, hal tersebut sebenarnya telah diusulkan sejak lama dan merupakan aspirasi rakyat.

"Karena dia sudah merekomendasikan atas nama lembaga MPR, berarti semua fraksi-fraksi di MPR, artinya 10 partai dan DPD menyetujui dilakukan amandemen terbatas untuk menghidupkan kembali GBHN," ujar Basarah.

Selain itu, ia menegaskan, bahwa komunikasi antara PDIP dengan partai politik lain tak ada hubungannya dengan pembagian kursi jabatan. Karena salah satu fokus PDIP adalah memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat.

"Bukan kami mem-barter seperti berita-berita yang sementara ini muncul, karena kita punya tanggung jawab untuk memberikan pendidikan politik kepada rakyat, agar tidak terlihat dalam seriap momentum perebutan kekusaan, parpol sibuk ingin menjadi ketua, ingin jadi wakil," ujar Wakil Ketua MPR RI itu.

Untuk diketahui, pemilihan pimpinan MPR (ketua dan wakil) akan ditentukan melalui sistem paket yang ditentukan dalam Rapat Paripurna MPR. Paket calon pimpinan nanti akan dipilih oleh 575 anggota DPR dan 136 anggota DPD.

Sejauh ini, sudah ada tiga partai yang terang-terangan ingin mendapatkan kursi Ketua MPR. Mereka yakni Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Gerindra.

Ikuti Whatsapp Channel Republika