REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memastikan bahwa presiden dan wakil presiden tetap dipilih oleh rakyat. Pernyataan Tjahjo ini menanggapi wacana amandemen terbatas Undang-undang Dasar 1945 dan mengaktifkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Tjahjo juga memastikan bahwa, penerapan GBHN tidak akan mengusik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

"Aspek pemilihan (presiden dan wakil presiden) tetap di rakyat," jelas Tjahjo usai menghadiri rapat terbatas dengan Presiden Jokowi, Selasa (13/8).

Mendagri menambahkan, wacana menjalankan lagi GBHN tetap bergantung pada keputusan MPR. Artinya, pembahasan ini bermuara pada pembahasan antarpartai yang memiliki perwakilan di MPR. Wacana soal GBHN ini memang sempat menuai pro dan kontra karena dikhawatirkan akan mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara.

"MPR itu kan lembaga yang melantik Presiden dan Wapres. Apabila ada presiden dan wapres berhalangan tetap, yang mengangkat kan MPR, tidak diberi lagi, dia ada spesifikasi yang lembaga lain tidak punya," jelas Tjahjo.

Sebelumnya, PDIP dalam Kongres V di Bali memasukkan amandemen terbatas UUD 1945 dan GBHN sebagai salah satu rekomendasi. Bahkan, PDIP akan mengusung agenda tersebut dalam pemilihan Ketua MPR periode 2019-2024. PDIP pun membuka kemungkinan membuat paket pimpinan MPR dengan semua partai, selama mendukung agenda tersebut.

"Kita akan menyepakati komposisi pimpinan MPR dari KIK (Koalisi Indonesia Kerja) atau bersama-sama dengan unsur dari Koalisi Adil Makmur yang bersepakat, yang berkomit, yang setuju untuk diagendakannya amendemen terbatas UUD 45," kata Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di Inna Bali Beach Hotel, Sanur, Bali, Ahad (11/8).

Ikuti Whatsapp Channel Republika