REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengaku menyerahkan sepenuhnya kepada panitia seleksi calon pimpinan (pansel capim) KPK terkait nama-nama yang telah lolos seleksi. Hal itu dia katakan menyusul masih ada sejumlah nama yang belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

"Saya enggak bisa menilai bagaimana sikap dari pansel sekira itu biar publik yang menilai," kata Febri Diansyah di Jakarta, Sabtu (24/8).

Dia melanjutkan, KPK hanya menyampaikan jika dari 20 nama yang diumumkan saat ini ada sejumlah nama yang masih punya catatan tertentu. Di antaranya, ada catatan dugaan penerimaan gratifikasi, dugaan perbuatan lain yang pernah menghambat kerja KPK, dugaan pelanggaran etik saat bekerja di KPK dan lain lain. "Meskipun juga ada beberapa nama-nama yang kita bisa lihat punya rekam jejak cukup bagus," kata Febri lagi.

Terkait dengan data pelaporan LHKPN, sebanyak 18 orang pernah melaporkan LHKPN sejak menjadi penyelenggara negara. Sedangkan dua orang bukan pihak yang wajib melaporkan LHKPN karena berprofesi sebagai Dosen.

Untuk kepatuhan pelaporan periodik 2018 yang wajib dilaporkan dalam rentang waktu 1 Januari 2019 sampai 31 Maret 2019, sebanyak sembilan orang melapor tepat waktu yakni pegawai dari unsur KPK, Polri, Kejaksaan, BPK, mantan LPSK, Dekan, Kementerian Keuangan. Sementara lima orang yang meupakan  pegawai dari unsur Polri, Kejaksaan, Seskab terlambat menyampaikan LHKPN.

Seperti diketahui, Pansel Capim KPK baru saja mengumumkan 20 nama yang lolos tahap uji profile assesment pada Jumat (23/8). Dari 20 nama tersebut terdiri dari berbagai unsur, baik dari penegak hukum, akademisi dan adapula unsur PNS.

Ikuti Whatsapp Channel Republika