Senin 26 Aug 2019 10:21 WIB

Pemblokiran Internet Resahkan Papua

Layanan perkantoran yang memerlukan internet terpaksa dihentikan.

Rep: Fitriyan Zamzami/ Red: Friska Yolanda
Sejumlah massa Aksi Kamisan dan Mahasiswa Papua Anti Rasisme, Kapitalisme, Kolonialisme dan Militerisme menggelar unjuk rasa di Jalan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (22/8).
Foto: Republika/Putra M. Akbar
Sejumlah massa Aksi Kamisan dan Mahasiswa Papua Anti Rasisme, Kapitalisme, Kolonialisme dan Militerisme menggelar unjuk rasa di Jalan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (22/8).

REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA -- Pemblokiran akses internet di Papua dan Papua Barat masih terus diberlakukan di Papua pada Senin (26/8). Warga Papua dan Papua Barat mulai resah dengan pemblokiran yang sudah berjalan sepekan belakangan ini.

"Jadi kita orang harus pergi beli sinyal ke Jakarta atau bagaimana ini?" kata Frengki Warer (36 tahun), warga Jayapura kepada Republika.co.id, setengah berkelakar. Ia mengatakan, saat ini akses internet di Jayapura benar-benar diblokir.

Baca Juga

Sejak dua hari lalu, wifi broadband yang sebelumnya masih bisa digunakan mengakses internet juga sudah dibatasi. "Jadi sama sekali kami tidak bisa baca berita di internet. Tidak tahu kabar. Kasian ini adik-adik yang suka update status," ujarnya sembari tertawa.

Menurut dia, mengirim gambar, rekaman video, maupun rekaman suara sama sekali tak bisa dilakukan melalui gawai di Jayapura. Yang lebih genting, kata Frengki, layanan perkantoran yang membutuhkan akses internet juga kebanyakan harus berhenti. 

"Ini warga sudah marah sekali. Ada yang bilang mau demo ke kantor Telkom," kata dia. Terlebih, menurut Frengki, info yang beredar di Jayapura, internet baru akan dibuka aksesnya pada Rabu (28/8).

Pemerintah beralasan, pemblokiran internet di Papua agar kondisi lebih kondusif menyusul aksi antirasialisme yang berujung kericuhan pekan lalu. Frengki mengatakan, tanpa internet pun seruan aksi susulan masih beredar. 

"Sekarang lewat selebaran-selebaran," ujarnya.

Khuzumaetin, warga Timika, juga mengeluhkan pemblokiran internet tersebut. "Jadi kita sekarang nganggur-nganggur saja, karena berkas harus lewat online," kata pekerja di salah satu instansi pemerintahan itu. Menurut dia, pemblokiran internet justru membuat situasi semakin mencekam di Timika. Apalagi, kabar-kabar soal bakal digelarnya aksi susulan masih terus mengemuka.

Ketua MUI Papua Barat, Ustaz Ahmad Nasrau juga meminta pemerintah menimbang ulang kebijakan pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat. "Tolong akses ini kalau bisa secepatnya di buka. Kami sangat butuh informasi," ujar dia.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement