REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat berdampak pada perekonomian di dua wilayah tersebut. Hal itu disampaikan JK, setelah banyaknya keluhan masyarakat soal pemblokiran akses internet di Papua dan Papua Barat.
Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe mengeluhkan pemblokiran berdampak pada perekonomian masyarakat Papua. Namun, JK mengingatkan, demo yang berujung kerusuhan di berbagai tempat di Papua juga berimplikasi pada perekonomian di Papua dan Papua Barat.
"Tentu saja ada (dampak perekonomian), tapi demo besar-besaran juga lebih menghambat ekonomi, karena kegiatan tidak jalan. Mana lebih banyak menghambat kegiatan ekonomi, demo besar-besaran atau atau satu dua orang yang mengikuti internet?" kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (27/8).
Karena itu, JK menerangkan, pemblokiran internet dilakukan demi kepentingan lebih besar yakni mencegah kerusuhan yang lebih luas. Lagipula, menurut dia, pemblokiran juga tidak memutus seluruh akses komunikasi di wilayah tersebut.
Pemblokiran hanya membatasi peredaran gambar-gambar yang tujuannya mencegah munculnya hoaks pemicu kerusuhan di media sosial. "Kan gelora, suasana (kerusuhan) itu karena pengaruh medsos. Karena itulah maka dalam kondisi itu internetnya yang dibatasi dulu. Tapi Anda kan tetap bisa berhubungan dengan (melalui) WA, cuma tidak bisa ada gambarnya," kata JK.
JK meminta masyarakat Papua dan Papua Barat bersabar. JK memastikan pemblokiran hanya bersifat sementara hingga suasana kondusif dan berlangsung normal.
"Tapi tetap bisa nonton TV, tetap bisa berhubungan, kan tidak (masalah). Hanya informasi-informasi yang tidak benar itu ditahan," kata JK.
Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir internet di Papua dan Papua Barat sejak 21 Agustus lalu pasca terjadinya kerusuhan di Manokwari. Pemerintah mengklaim, pemblokiran sebagai upaya efektif untuk menangkal hoaks pasca kerusuhan yang terjadi di sejumlah kota di Papua dan Papua Barat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika