REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Senior Lingkaran Survey Indonesia (LSI) Burhanudin Muhtadi menyebut adanya garis lurus antara kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan terpilihnya Presiden Joko Widodo dalam pemilu 2019 lalu. Dia mengatakan, Jokowi terpilih karena masyarakat puas dengan keberhasilan KPK menangkap koruptor.
"Mereka yang puas dengan Pak Jokowi umumnya puas terhadap KPK," kata Burhanudin Muhtadi di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (29/8) saat memaparkan hasil survei LSI bertema Efek Kinerja Pemberantasan Korupsi terhadap Dukungan pada Jokowi.
Mengacu pada survei tersebut, 70 persen responden mengaku puas terhadap kinerja KPK dan 58,9 persen dari mereka memilih pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Sementara 36,9 persen yang memilih presiden pejawat menilai tidak puas dengan kinerja KPK dengan persentase 19,6.
Survei juga mendapati jika KPK masih menjadi lembaga negara yang paling dipercaya publik dalam empat tahun terakhir dengan tingkat kepercayaan 22 persen. Diikuti oleh Presiden (20 persen) Polisi (15 persen) pengadilan (11 persen) DPR ( delapan persen) dan partai politik (enam persen).
Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka terhadap 1220 responden dengan margin of error 2,9 persen. Populasi tersebut dipilih secara acak pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Menurut Burhanudin, angka-angka tersebut seharusnya memberikan masukan bagi presiden agar lebih memahami arah otoritas politiknya. Kepala negara, dia mengatakan, juga digarapkan dapat mengoptimalkan kerja-kerja anti-korupsi agar dapat berjalan leboh efektif di nusantara.
Dia menambahkan, Panitia Seleksi (pansel) KPK telah menetapkan 20 nama bakal Calon Pimpinan (capim) KPK. Namun, menurutnya, penetapan ini melahirkan kontroversi di tengah masyarakat. Sejumlah nama disebut-sebut memiliki rekam jejak integritas yang patut dipertanyakan.
Isu tersebut kini menjadi krusial mengingat pansel tengah menetukan 10 nama yang akan diserahkan kepada presiden. Puluhan nama itu kemudian akan menjalani fit and proper test di Komisi III DPR untuk selanjutnya dipilih lima nama untuk memimpin KPK.
"Pada babak pemilihan capim ini, presiden diharapkan menunjukan keberpihakannya pada agenda pemeberantasan korupsi dengan cara memilih calon komisioner KPK yang terjaga integritasnya," kata Burhanudin.
Dia menyebut, presiden harusnya memilih pimpinan KPK yang sesuai dengan aspirasi publik. Sebab, kesalahan dalam pengambilan langkah terkait pimpinan KPK akan membuat pendukung Jokowi berbalik arah dan tak mau mendukung pemerintahan ke depan.
Burhanudin berpendapat, tidak adanya dukungan masyarakat bisa menjadi amunisi yang merugikan bagi Jokowi. Bahkan, katanya, bukan tidak mungkin hal itu akan menjadi amunisi yang bakal menggerogoti kredibilitas presiden.
"Di titik ini presiden memegang posisi kunci apalagi kepuasan dan evaluasi terhadap KPK turut menentukan dukungan terhadap kinerja presiden. Jika dia mengelak untuk mengambil kendali pemberantasan korupsi maka dukungan warga menjadi taruhannya," kata Burhanudin lagi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika