REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPR terpilih periode 2019-2024 dari PDIP paling banyak yang belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Politikus PDIP Hendrawan Supratikno menyebut alasan para kader PDIP belum menyelesaikan pengisian LHKPN lantaran masih banyak yang belum mengetahui cara pengisiannya.

"Pada saatnya, perkiraan saya Januari 2020, akan banyak yang melaporkan," kata Hendrawan kepada Republika.co.id, Sabtu (31/8).

Ia mengatakan anggota DPR dari PDIP yang terpilih kembali pada periode ini telah menyelesaikan pengisian LHKPN tersebut. Ia menilai wajar jika PDIP menjadi partai yang paling banyak belum mengisi LHKPN lantaran kader PDIP yang lolos ke Senayan jumlahnya cukup besar.

Ia menambahkan peran aktif partai untuk mengingatkan para kader agar segera mengisi LHKPN juga telah dilakukan. "Pasti (mengingatkan), karena membangun tata kelola yang transparan dan akuntabel, dan disiplin terhadap peraturan perundang-undangan, merupakan tanggung jawab partai," jelasnya.

Sebelumnyam Ketua KPU Arief Budiman mengatakan dari 128 politisi PDIP yang terpilih, baru 71 orang yang sudah menyerahkan LHKPN. Sebesar 55 persen atau 57 orang yang terpilih dari PDIP belum menyerahkan ke KPU.

Arief menjelaskan, 90 orang anggota DPR RI terpilih belum menyerahkan LHKPN. Partai dengan anggota DPR RI terpilih paling banyak yang belum menyerahkan LHKPN adalah PDIP.

"Kami menunggu dalam waktu tujuh hari ke depan agar mereka menyerahkan LHKPN," kata Arief di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (31/8) sore. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika