REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko membantah adanya asumsi pemerintah melemparkan bola panas nama-nama capim KPK yang penuh kontroversi ke DPR. Hal tersebut menyusul langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengirim surat yang berisi nama 10 calon pimpinan KPK ke DPR.

Dengan langkah tersebut, proses seleksi kesepuluh nama capim KPK tersebut diserahkan kepada DPR. "Saya pikir bukan bola panas karena dari sekian banyak menjadi 10 itu bukan pekerjaan yang mudah dan seleksi itu berdarah-darah menyeleksinya," ujar dia di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (4/9).

Karena itu, ia meminta masyarakat agar menghargai proses panjang yang dilakukan Pansel Capim KPK untuk menyeleksi calon-calon pimpinan KPK yang kredibel. "Jadi apa yang dilakukan pansel itu sebuah pekerjaan yang patut kita hargai. Jadi enggak ada lempar bola panas. Bola dingin yang terjadi," tambah dia.

Untuk itu, Moeldoko juga membantah pemerintah terburu-buru dalam menyerahkan nama-nama hasil seleksi capim KPK ke DPR. Menurutnya, cepatnya proses penyerahan nama-nama capim KPK ke DPR itu merupakan hal yang wajar.

Pada saat pertemuan dengan Pansel Capim KPK beberapa hari lalu, Presiden Jokowi meminta agar proses seleksi tak perlu dilakukan secara terburu-buru. Untuk itu, nama-nama hasil seleksi yang akan disampaikan kepada DPR merupakan nama yang layak dipilih. 

"Menurut saya si semuanya prosedur telah berjalan, kalau prosedurnya sudah berjalan, kenapa mesti berlama-lama. Jadi ini hal yang wajar. Enggak ada yang istimewa," ujar Moeldoko. 

Mantan panglima TNI itu juga menegaskan, tak ada perubahan nama capim KPK yang diserahkan Presiden kepada DPR untuk diseleksi lebih lanjut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika