REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Ikatan Ahli Perencana (IAP), Bernardus Djonoputro mengatakan beban berat kota Jakarta akan dibahas sebagai studi kasus pengendalian tata ruang di kota-kota besar. Pembahasan ini akan dilakukan dalam kongres International Society of City and Regional Planners (ISOCARP) di Jakarta dan Bogor tanggal 9-13 September 2019.
"Persoalan tata ruang sudah mengalami tumpang tindih yang bisa berdampak pada konflik berkepanjangan di kemudian hari, sehingga memerlukan perhatian serius dari pemerintah agar tidak menghambat pertumbuhan ekonomi, investasi dan percepatan pembangunan infrastruktur," kata Bernardus yang juga sebagai Chairman Local Committee ISOCARP di Jakarta, Kamis (5/9).
Bernardus menambahkan, konflik mengenai tata ruang semakin banyak terjadi belakangan ini karena kendala pengelolaan tata ruang lintas sektor yang tidak efektif. "Hingga saat ini belum terlihat langkah-langkah nyata pemerintah berkaitan dengan agenda perkotaan, tata ruang kota maupun desa yang dikaitkan dengan visi perencanaan sistem kota-kota Indonesia sebagai negara maritim di katulistiwa, ragam budaya di 17 ribu lebih pulau, di tengah ring of fire dan keberagaman sosial, Indonesia masih menyisakan beberapa masalah," ujarnya.
Menurut dia, kongres yang akan dibukaPresiden Joko Widodo akan menjadi forum yang relevan untuk menyampaikan bahwa perencanaan penting dalam pembangunan khususnya yang terkait dengan pembangunan perkotaan dan sumber daya manusia.
"Apalagi kota merupakan pusat pendidikan dan pengembangan keilmuan dan teknologi," kata Bernardus.
Selain itu, bersamaan dengan kongres, akan dilaksanakan Kaukus Walikota IAP 2019, diikuti sekitar 30 walikota untuk mencari solusi inovasi dalam pembangunan perkotaan berkelanjutan.
Bernardus menambahkan, kongres perencanaan se-dunia ini merupakan kontribusi IAP dalam memberikan masukan bagi upaya pemerintah membangun kota yang aman, nyaman dan berkelanjutan, serta memperkaya diskursus teknis tentang isu pemindahan ibu kota negara (IKN).
"Kongres yang akan dihadiri 500 peserta ini akan mendiskusikan tema-tema perencanaan yang penting dan terkini di dunia, berbagai isu yang membutuhkan banyak masukan perencana, termasuk pemindahan ibu kota, terutama dari negara lain yang sudah berpengalaman," ujarnya.
"Tantangan pembangunan ke depan harus dijawab melalui perencanaan tata ruang nasional yang berfokus pada penyelarasan daya dukung ruang, ketersediaan lahan dengan target pembangunan," ujar dia.
Bernardus Djonoputro menambahkan fokus ke depan hendaknya diarahkan pada perencanaan ruang Indonesia yang mumpuni, yang berpihak kepada kebutuhan masyarakat dan tata ruang menjadi panglima pembangunan dan pemanfaatan ruang.
Pemerintah harus tegas dalammahzab perencanaan lintas matra dan lintas sektor, menjadikan tata ruang sebagai penjamin investasi yang berkelanjutan, bukan penghambat. "Perbaikan aturan merencana dan produk perlu diperbaiki, namun harus terlebih dulu melakukan revisi atas UU 26 tahun 2007 maupun UU lain yang berkaitan," ujar dia.
Menurut Bernardus, urusan tata ruang juga tidak dapat dilepaskan dari pengembangan perkotaan dan perdesaan, maupun pengembangan wilayah strategis dan khusus lainnya.
"Harus ada upaya paduserasi sektoral, harus perubahan positif dalam penataan ruang dan pertanahan yang lebih peka terhadap pelayanan masyarakat umum, kepastian hukum dan pada gilirannya membawa Indonesia menjadi semakin kompetitif di konstelasi regional," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika