REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Restorasi Gambut (BRG) mengakui tidak mudah untuk merestorasi 2,7 juta hektare ekosistem gambut dalam kurun waktu lima tahun. Target tersebut dinilai sulit dicapai karena kewenangan BRG masih terbatas.
Kepala BRG Nazir Foeadmenjelaskan, target restorasi 2,7 juta hektare lahan itu terdiri atas 1,7 juta hektare lahan konsesi dan sisanya lahan nonkonsesi.
Nazir mengatakan, pada lahan nonkonsesi, BRG memang memiliki wewenang penuh untuk melakukan koordinasi langsung dalam program restorasinya. "Ini langsung kami kerjakan bersama pemerintah daerah dan pengelola kawasan konservasi," ujar Nazir, Jumat (6/9).
Sementara untuk lahan konsesi, BRG diberi tugas melakukan supervisi. Lahan konsesi sendiri terbagi menjadi dua, yakni konsesi perkebunan dan konsesi kehutanan. Areal perkebunan di dalam target restorasi sekitar 555 ribu hektare. Sedangkan areal izin kehutanan hampir 1,2 juta hektare.
"Kami (BRG) melakukan upaya koordinasi dengan Kementerian LHK dan Ditjen Perkebunan supaya tidak terjadi tumpang tindih wewenang. Akhir tahun lalu kami buat MoU dengan Ditjen Perkebunan untuk supervisi di areal kebun," kata Nazir.
Nazir mengatakan, supervisi pada konsesi kehutanan masih berada di KLHK dan BRG baru melakukan supervisi di lahan perkebunan. Di tengah keterbatasan wewenang serta target yang cukup tinggi ini, Nazir bersyukur kinerja BRG bisa berjalan baik.
Meski begitu, katanya, bukan berarti urusan restorasi gambut menjadi pekerjaan yang mudah. Sebab, masih banyak pekerjaan rumah dari masa lalu yang kini harus diselesaikan oleh BRG. "Ada hal-hal sudah telanjur terjadi, seperti izin konsesi yang dasar hukumnya sudah sangat kuat", ujar Nazir.
Nazir menegaskan, lembaganya siap jika nantinya supervisi di lahan konsesi kehutanan diserahkan ke BRG. "Karena pada prinsipnya kami akan bekerja semaksimal mungkin untuk tugas tersebut. Namun, untuk memperoleh hasil maksimal, juga diperlukan sumber daya manusia dan pendanaan yang tak sedikit," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika