REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima 61 tokoh Papua dan Papua Barat di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/9). Dalam pertemuan ini, Ketua DPRD Jayapura Abisai Rollo yang juga ketua rombongan pun menyampaikan sembilan poin permintaan masyarakat Papua dan Papua Barat kepada Jokowi.
Mereka meminta agar pemerintah melakukan pemekaran provinsi lima wilayah adat di Provinsi Papua dan Papua Barat, membentuk badan nasional urusan tanah Papua, penempatan pejabat-pejabat eselon 1 dan 2 di kementerian dan LPMK, dan pembangunan asrama nusantara di seluruh kota studi dan menjamin keamanan seluruh mahasiswa Papua.
Selain itu, mereka juga meminta agar usulan RUU Otsus masuk dalam prolegnas 2020, meminta Presiden menerbitkan inpres untuk pengangkatan ASN honorer di tanah Papua, mempercepat palapa ring timur Papua, mengesahkan lembaga adat perempuan dan anak Papua, serta membangun istana presiden di Jayapura.
Lebih lanjut, Abisai juga menyampaikan kecemasan masyarakat Papua kepada Presiden. Menurutnya, masyarakat Papua menginginkan perbaikan sumber daya manusia di Tanah Papua.
"Kenapa kami fokus SDM? Papua disebut daerah kaya dengan SDA, namun tidak sebanding dengan jumlah dan kualitas SDM orang asli Papua yang mampu memanfaatkan SDA," jelas dia.
Ia menilai, pembangunan SDM masyarakat Papua ini merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan yang adil dan merata. Selama ini, kata dia, pemerintah sering kali membahas mengenai pembangunan di Papua serta pembagian sumber daya alam. Namun, menurutnya pemerintah lupa untuk mengembangkan SDM masyarakat Papua.
"Malah SDM Papua yang berdaya saing jauh lebih berharga dan diperlukan di masa depan dari SDA yang terbatas, akan berkurang bahkan akan berakhir," tambah dia.
Dalam pertemuan ini, tampak hadir Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Kepala BIN Budi Gunawan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, serta Staf Khusus Presiden untuk Papua Lenis Kogoya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika