REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon pimpinan (capim) KPK, Alexander Marwata, menilai, operasi tangkap tangan (OTT) yang selama ini kerap menjadi rutinitas KPK bukanlah hal yang mengesankan. Ucapan itu disampaikan Marwata saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR RI, Kamis (12/9).

"Sebetulnya saya sendiri tidak begitu terkesan dengan kegiatan OTT di KPK, meskipun saya ada di dalamnya karena tidak membutuhkan teknik yang rumit, ini hanya orang goblok kena OTT itu," ujar Marwata.

Marwata berbicara soal aspek pencegahan dan penindakan yang dikritisi DPR RI tidak seimbang. DPR memandang porsi penindakan KPK terlalu besar dan porsi pencegahan tak berjalan.

Lebih lanjut, Marwata mengakui, OTT KPK tidak akan berhenti. "Saya yakin tidak (berhenti), apalagi kalau menyangkut kepala daerah," ujar dia.

Marwata merujuk survei Mendagri yang menyebut 80 persen kepala daerah mengeluarkan biaya Rp 20 miliar-Rp 30 miliar untuk mulai dari pencalonan sampai terpilih. Sementara, dipastikan penghasilan selama lima tahun kepala daerah belum tentu menutupi biaya pencalonan.

"Itu sudah saya sampaikan ke kepala daerah saat penetapan pilkada itu, kita harus cari pola yang lebih baik karena kalau mssih seperti sekarang merka pasti akan terjebak dengan perilaku korupsi seperti itu," ucap Marwata.

Diketahui proses seleksi calon pimpinan KPK di DPR telah berlangsung sejak Senin. Pada Senin, DPR RI mendapat penjelasan dari Pansel Capim KPK yang meloloskan 10 calon. DPR juga memberikan undian topik pembuatan makalah pada para calon pimpinan.

Pada Selasa (10/9), DPR RI mendengarkan masukan masyarakat terkait calon pimpinan KPK. Lalu pada Rabu (11/9) ini, uji kelayakan dan kepatutan pun dimulai hingga Kamis (12/9).

10 Capim KPK

Ikuti Whatsapp Channel Republika