REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Jokowi mengunjungi Pameran Electric & Power Indonesia yang berkolaborasi dengan Conference Federation Engineering Organization atau CAFEO di JIExpo Kemayoran, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi mengunjungi booth PT Hariff Daya Tunggal Engineering (Hariff) yang memperkenalkan teknologi Jaringan Aman Mandiri (JAM) hasil inovasi anak bangsa.
Presiden yang didampingi oleh Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi Menristek Dikti Mohamad Nasir, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan Seskab Pramono Anung , menyaksikan kecanggihan teknologi telekomunikasi Jaringan Aman Mandiri yang dirancang khusus untuk telekomunikasi para penyelenggara negara.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Direktur PT Hariff Daya Tunggal Engineering (Hariff), Budi Permana, menjelaskan kepada Presiden Jokowi mengenai teknologi JAM yang dikembangkan untuk keperluan telekomunikasi khusus yang aman dan anti sadap.
Dengan menggunakan jaringan telekomunikasi khusus, maka tingkat keamanan komunikasi antarpenyelenggara negara bisa dijamin, karena teknologinya baik hardware maupun software dan brainware dikembangkan sendiri oleh industri dalam negeri. Presiden Jokowi sendiri terlihat serius, menyimak penjelasan mengenai seluk beluk teknologi JAM.
Teknologi JAM saat ini diimplementasikan dalam kendaraan tempur TNI AD, diantaranya di Panser Anoa dan Tank Leopard. Jaringan aman mandiri yang digunakan militer diintegrasikan dalam system manajemen tempur atau Battlefield Management System (BMS) yang juga merupakan produk dalam negeri buatan PT Hariff Daya Tunggal Engineering (Hariff).
BMS memiliki fitur antara lain menghindari salah sasaran (friendly fire) dan mengetahui secara tepat posisi ranpur di lapangan.
Dengan menggunakan telekomunikasi khusus (dalam hal ini mengaplikasikan JAM), setiap perintah dari pusat komando tempur dengan satuan tempur yang dilapangan akan terintegrasi dan tidak bisa disadap.
Asdep Koordinasi Telekomunikasi dan Informasi Kemenko Polhukam Marsma TNI Sigit Priyono menjelaskan Indonesia saat ini sangat membutuhkan kehadiran jaringan telekomunikasi khusus yang berbeda dengan jaringan publik. Jaringan khusus ini akan menjadi efektif dan efisien jika tidak hanya digunakan oleh TNI namun juga digunakan oleh seluruh unsur pemerintahan dalam melayani rakyat dan menjalankan sistem administrasi pemerintahan yang berbasis elektronik (SPBE) sebagaimana yang tertuang dalam Perpres 95 tahun 2018. “Jaringan ini khusus untuk telekomunikasi antara penyelenggara negara" jelasnya dalam siaran pers.
Ikuti Whatsapp Channel Republika