REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo, mengkritisi pemerintah daerah (pemda) yang dinilai kurang peduli dengan kondisi kebakaran hutan. Doni menyinggung kepala daerah yang absen ketika pengarahan antisipasi kebakaran hutan. 

"Pada kesempatan ini, saya juga beri satu evaluasi. Kami dari BNPB membandingkan ke tiap daerah. Kita ada beberapa keluhan dari unsur TNI dan Polri di lapangan, karena adanya kurang peduli dari pejabat daerah. Saya tak menyinggung pejabat siapa. Tapi rata-rata, pejabat atau pemimpin tingkat Kabupaten kota " ujar Doni di Graha BNPB, Jl Pramuka, Jakarta Timur, Sabtu (14/9).

Doni menyampaikan keluhan para komandan yang mengampu evaluasi kebakaran hutan di lapangan. Menurut mereka, para kepala daerah sering absen saat ada pengarahan.

"Ini adalah keluhan dari unsur komandan di lapangan. Bahkan ada yang tiap ada undangan rapat tak hadir. Padahal saya bilang tadi, 99 persen penyebab kebakaran adalah manusia dan 80 persen dari lahan yang bekas terbakar ini jadi kebon (perkebunan yang dimanfaatkan)," tegasnya. 

Doni mengingatkan apa yang dilakukan pemerintah adalah bagian dari pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan ini harus melibatkan pemerintah pusat hingga tingkat paling bawah di daerah. 

"Kalau sinergitas kurang maksimal, kita juga akan kesulitan. energi yang kita keluarkan semakin besar. Saya juga berharap para pejabat negara terutama bupati, wali kota,  serta camat lurah, untuk lebih peduli pada masyarakatnya. Kami BNPB mengatakan kalau ada masyarakat yang dibayar untuk membakar ladang, kami siap menampung mereka, kami pekerjakan sebagai bagian dari satgas pemadaman api. Kita bayar, lebih baik kita membayar rakyat, dari pada rakyat dibayar orang lain untuk membakar," tambah Doni.

Ikuti Whatsapp Channel Republika