Rabu 18 Sep 2019 19:06 WIB

Istana Tanggapi Penetapan Tersangka Menpora

Istana menyebut Jokowi tak intervensi KPK.

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Muhammad Hafil
Tenaga Ahli Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin,  memberikan tanggapan terkait statment Amien Rais, Selasa (10/7).
Foto: Republika/Debbie Sutrisno
Tenaga Ahli Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin, memberikan tanggapan terkait statment Amien Rais, Selasa (10/7).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi sebagai tersangka kasus suap terkait penyaluran bantuan kepada KONI tahun anggaran 2018.

Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menilai penetapan Imam Nahrawi ini sebagai bukti Presiden tak mengintervensi kerja yang dilakukan oleh KPK dalam memberantas kasus-kasus korupsi.

Baca Juga

"Ini sebagai bukti bahwa pemerintah atau Bapak Presiden tidak mengintervensi kerja-kerja yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi," kata Ngabalin saat dikonfirmasi, Rabu (18/9).

Ia menegaskan, tak ada satu pihak pun yang dapat mengintervensi tugas KPK dalam memberantas kasus korupsi. Sehingga publik memberikan kepercayaan penuh kepada lembaga antirasuah itu. 

Dengan ditetapkannya Imam Nahrawi sebagai tersangka, lanjut Ngabalin, maka secara otomatis ia tak lagi menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. 

"Iya secara otomatis, diminta tidak diminta secara otomatis itu," ujarnya. 

Terkait pengganti Imam Nahrawi nantinya, Ngabalin menyebut hal itu sebagai hak prerogatif dan kewenangan Presiden. 

"Kalau itu tentu menjadi hak prerogatif presiden seperti apa nanti tentu Bapak Presiden yang memiliki kewenangan terkait dengan penetapan tersangka Pak Imam Nahrawi," jelas Ngabalin.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Imam Nahrawi sebagai tersangka bersama asisten pribadinya Miftahul Ulum. KPK sendiri telah menahan Ulum pada pekan lalu. 

Menurut Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, penetapan tersangka Imam adalah pengembangan perkara yang telah menjerat Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidy, Bendahara Umum KONI Jhonny E Awuy, Deputi IV Kemenpora Mulyana, Pejabat Pembuat Komitmen Adhi Purnomo, dan staf Kemenpora Eko Triyanto. 

 

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Yuk Ngaji Hari Ini
وَمَا تَفَرَّقُوْٓا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَاۤءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًاۢ بَيْنَهُمْۗ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْۗ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْرِثُوا الْكِتٰبَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ
Dan mereka (Ahli Kitab) tidak berpecah belah kecuali setelah datang kepada mereka ilmu (kebenaran yang disampaikan oleh para nabi) karena kedengkian antara sesama mereka. Jika tidaklah karena suatu ketetapan yang telah ada dahulunya dari Tuhanmu (untuk menangguhkan azab) sampai batas waktu yang ditentukan, pastilah hukuman bagi mereka telah dilaksanakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang mewarisi Kitab (Taurat dan Injil) setelah mereka (pada zaman Muhammad), benar-benar berada dalam keraguan yang mendalam tentang Kitab (Al-Qur'an) itu.

(QS. Asy-Syura ayat 14)

Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement