REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Imam Nahrawi belum berencana melawan penetapan status hukumnya sebagai tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan melakukan gugatan praperadilan. Politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menegaskan, saat ini dirinya hanya memastikan untuk fokus menjalani proses hukum untuk membuktikan dirinya tak bersalah.

“Saya belum berpikir apapun selain menyiapkan diri (untuk) mengikuti proses hukum yang ada,” kata Imam di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Jakarta, Kamis (19/9). Imam pun menegaskan, agar semua pihak, tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Sebab Imam  meyakini, dirinya tak seperti yang dituduhkan oleh KPK. “Dan itu nanti kita buktikan di proses (hukum) berikutnya,” ujar dia.

KPK menetapkan Imam Nahrawi sebagai tersangka pada Rabu (18/9) petang di Jakarta. Lembaga pemburu koruptor itu menuduh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) 2014-2019 itu menerima dana suap penyaluran hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Imam diduga menerima suap senilai total Rp 26,5 miliar selama menjabat 2014-2018. Suap tersebut diterima Imam lewat peran staf ahlinya Miftahul Ulum yang sudah ditahan sejak awal pekan lalu.

Komisioner KPK Alexander Marwata menerangkan, atas sangkaan itu Imam disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 12 B atau Pasal 11 UU 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana. Imam terancam hukuman penjara maksimal 20 tahun jika terbukti di pengadilan. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun KPK belum melakukan penahanan kepada mantan sekertaris jenderal (Sekjen) PKB itu.