REPUBLIKA.CO.ID, PADANG - Ratusan mahasiswa dari Aliansi BEM Sumatera Barat berunjuk rasa di DPRD Sumatera Barat menolak pasal karet dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang akan tengah dibahas oleh DPR RI.

Wakil Presiden BEM KM Unan Randi mengatakan pihaknya mengkritisi RUU KUHP yang akan disahkan oleh DPR RI. Ia berharap aksi mahasiswa dapat disampaikan ke pusat melalui DPRD Sumatera Barat. Ia mengatakan RUU KUHP tersebut terdapat pasal karet seperti seseorang yang mengkritisi hakim dan presiden itu dapat dipidanakan.

“Perwakilan kita sudah berbicara dengan anggota DPRD Sumbar menyampaikan aspirasi kita sehingga kajian yang kita lakukan sampai kepada DPR RI,” katanya.

Sementara Presiden BEM Unand Ismail Hasanudin mengatakan Aliansi BEM Sumbar terdiri dari UNP, Unand serta 28 universitas di Sumatera Barat yang menyuarakan aspirasi mereka baik di Sumbar dan di seluruh Indonesia.

Selain menolak RUU KUHP, pihaknya juga menyampaikan aspirasi menolak RUU pertanahan dan RUU kemasyarakatan. Pihaknya mempertanyakan kenapa seluruh rancangan ini terburu-buru dibahas dan disahkan padahal masa jabatan DPR RI akan berakhir. Ia mengatakan dalam tiga hari ke depan aksi akan terus digelar untuk menyampaikan aspirasi dan menolak RUU yang tidak pro-rakyat.

“Kita juga menolak upaya pelemahan KPK, aksi unjuk rasa akan kita lakukan secara berantai hingga pelantikan presiden 20 Oktober 2019 karena banyak persoalan bangsa yang belum selesai,” katanya.

Unjuk rasa dimulai sekitar pukul 10.00 WIB, ratusan mahasiswa mendatangi DPRD Sumbar menyampaikan aspirasi mereka sementara 65 anggota DPRD Sumbar sedang menggelar rapat paripurna penetapan pimpinan definitif DPRD Sumbar periode 2019-2024.

Ikuti Whatsapp Channel Republika