Selasa 24 Sep 2019 13:04 WIB

Carrie Lam: Polisi Hong Kong dalam Tekanan

Lam berharap dialog akan membantu menyelesaikan krisis politik Hong Kong.

Rep: Fergi Nadira/ Red: Ani Nursalikah
Pemimpin Hong Kong Carrie Lam saat konferensi pers di gedung pemerintah, Hong Kong, Selasa (10/9).
Foto: AP Photo/Vincent Yu
Pemimpin Hong Kong Carrie Lam saat konferensi pers di gedung pemerintah, Hong Kong, Selasa (10/9).

REPUBLIKA.CO.ID, HONG KONG -- Pemimpin Hong Kong Carrie Lam mengatakan, kepolisian kota tengah berada di bawah tekanan kuat sehingga menurutnya akan menjadi jalan panjang untuk memulihkannya. Polisi Hong Kong dituduh memukuli para aktivis dan menggunakan kekuatan berlebihan selama protes lebih dari 16 pekan.

Lam yang didukung China mengapresiasi polisi oleh sebab tidak adanya korban jiwa selama protes tiga bulan. Dia pun berharap dialog akan membantu menyelesaikan krisis politik yang mencengkeram pusat keuangan Asia itu.

Baca Juga

Lam juga berharap sesi dialog 150 anggota masyarakat pada Kamis mendatang akan membantu menjembatani kesenjangan. Ia tetap mengakui itu akan menjadi perjalanan panjang untuk mencapai rekonsiliasi di masyarakat.

Polisi Hong Kong meragukan tuduhan memukuli seorang pria dalam protes Sabtu lalu. Namun, Amnesty International meminta pemerintah menyelidiki penggunaan kekuatan polisi pada demonstran.

Pelaksana Tugas Senior Inspektur Polisi Vasco Williams mengatakan rekaman insiden yang diduga muncul menunjukkan petugas menendang benda kuning, bukan seorang pria di gang. Dia mengakui insiden itu perlu diselidiki, meskipun dia mengesampingkan adanya kesalahan tugas polisi. Dia juga mengatakan video itu bisa dihapus.

Sementara Lam mendukung polisi untuk menjaga supremasi hukum, menurutnya itu tidak berarti bahwa dirinya akan memaafkan penyimpangan atau praktik yang salah yang dilakukan oleh kepolisian. "Saya tahu tingkat saling percaya sekarang relatif rendah di Hong Kong, tetapi kami harus memastikan kami dapat terus beroperasi sebagai masyarakat sipil," kata Lam kepada wartawan.

Lam berbicara setelah Amnesty menyerukan penyelidikan atas tindakan polisi dan mendesak pemerintah Hong Kong untuk mendesak China melindungi hak pengunjuk rasa untuk berkumpul secara damai.

Kepala kantor regional Amnesty di Asia Timur Joshua Rosenzweig mengatakan memerintahkan penyelidikan independen dan efektif terhadap tindakan polisi akan menjadi langkah pertama yang vital. "Pihak berwenang perlu menunjukkan mereka bersedia melindungi hak asasi manusia di Hong Kong, bahkan jika ini berarti mendorong kembali kegagalan terhadap China," katanya.

Pada 2017, Presiden China Xi Jinping memperingatkan dalam pidatonya yang menandai peringatan 20 tahun penyerahan Hong Kong ke China bahwa segala upaya merongrong kedaulatan China adalah tindakan salah yang tidak akan ditoleransi. Protes menuntut rancangan undang-undang ekstradisi yang kini sudah dirangguhkan. Kini, protes berkembang menjadi seruan yang lebih luas untuk demokrasi yang lebih besar dan penyelidikan independen terhadap tindakan polisi.

Seorang anggota parlemen yang demokratis, Roy Kwong, dilaporkan dirawat pasa Selasa setelah dipukul dan ditendang oleh tiga orang pria di distrik Tin Shui Wai dekat perbatasan dengan daratan China. Rekan anggota parlemen dari Partai Demokrat Lam Cheuk-ting mengatakan para penyerang dicurigai sebagai triad atau mengorganisir latar belakang kriminal, dan bermaksud mengirim pesan untuk mengancam semua anggota parlemen pro-demokrasi.

Selama lebih dari tiga bulan, banyak protes damai berujung bentrok antara demonstran berpakaian hitam dan polisi. Polisi menanggapi dengan gas air mata, meriam air, peluru karet, dan beberapa peluru yang ditembakkan ke udara.

Polisi juga terlihat memukuli pengunjuk dengan pentungan. Mereka mengatakan telah menunjukkan pengekangan dalam menghadapi meningkatnya kekerasan, termasuk pengunjuk rasa yang melemparkan bom molotov.

Para aktivis juga menilai adanya cengkeraman pengetatan China atas bekas koloni Inggris yang dikembalikan ke China di bawah pengaturan "satu negara, dua sistem" pada 1997. Bagaimanapun, China mengatakan berkomitmen terhadap pengaturan yang menjamin kebebasan yang tidak dinikmati di daratan, termasuk hak untuk berkumpul dan peradilan yang independen. China menegaskan menyangkal campur tangan.

sumber : Reuters
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement