REPUBLIKA.CO.ID,NEW YORK--Wakil Presiden Jusuf Kalla memantau situasi Tanah Air dari New York, Amerika Serikat di sela agenda menghadiri Sidang Umum PBB. JK mengaku terus berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo dan jajaran menteri atas gejolak penolakan pengesahan sejumlah Rancangan Undang-undang.
Hal ini ditandai dengan aksi mahasiswa dari berbagai daerah yang serempak menuntut DPR dan Pemerintah menunda pengesahan sejumlah RUU.
"Saya juga komunikasi dengan bapak presiden, dengan Mendagri, dengan pejabat-pejabat lain, untuk memberikan informasi apa yang terjadi sebenarnya, ya di jakarta dan anda tau di beberapa kota lain mahasiswa mulai bergerak, umumnya tentang penundaan atau beberapa UU," ujar JK sebagaimana keterangan yang diterima wartawan, Rabu (25/9).
JK menyebut tuntutan tersebut juga sudah sejalan dengan keputusan Pemerintah dan DPR yang menunda pengesahan Rancangan Undang Undang RKUHP dan RUU Pemasyarakatan. Kedua RUU tersebut, diputuskan akan dilanjutkan pembahasannya kembali oleh DPR periode mendatang.
"Memang pemerintah sejalaan untuk menunda, untuk dibahas lebih lanjut lagi di DPR," ujar JK.
Tak hanya terkait aksi mahasiswa di berbagai di daerah, JK juga memantau peristiwa kerusuhan yang terjadi di Wamena, Papua. JK menyampaikan duka cita atas jatuhnya korban dari kerusuhan sebanyak 23 orang dan 63 luka luka.
"Apalagi yang terjadi di Wamena seperti yang diberitakan itu cukup banyak. Pemerintah tentu menyampaikan duka cita yang dalam karena yang baik pendatang juga warga setempat ada yang meninggal kan," ujar JK.
JK memastikan langkah Pemerintah selanjutnya untuk memastikan keamanan di Papua dan juga penuntutan kasus kerusuhan tersebut.
"Pertama tentu langkah keamanan, kemudian langkah hukum siapa yang bersalah, kondisikan keamanan baru langkah hukum, baru rekonsiliasi," ujar JK.
JK diketahui tengah berada di New York, AS sejak pekan lalu. Dalam lawatannya ke negeri Paman Sam ini, JK diketahui mewakili Presiden Joko Widodo, untuk memimpin delegasi Indonesia berbicara di forum sidang umum PBB ke 74 yang bertajuk “Galvanizing Multilateral Efforts for Poverty Eradication, Quality Education, Climate.
