REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pertemuan antara Presiden Jokowi dengan tokoh-tokoh Papua rencananya akan dilakukan pascapelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober 2019. Pertemuan itu akan melibatkan gubernur Papua, gubernur Papua Barat, lbupati/wali kota, DPRD Provinsi/kabupaten/kota, lembaga masyarakat adat, perguruan tinggi dan tokoh Papua lainnya.
“Jadi semua lengkap, dari gubernur, wagub, sekda, kemudian pimpinan DPRD,” kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat mendampingi perwakilan DPRD Papua, DPRD Papua Barat, dan APKASI di Gedung Bina Graha, Jakarta, Selasa (24/9).
Pada kesempatan tersebut, wakil pimpinan DPRD juga turut menyampaikan aspirasi warga Papua dan Papua Barat terkait diperlukannya dialog khusus antara Pemerintah Pusat dengan para tokoh di Papua. Menanggapi hal itu, Tjahjo merespon positif hal tersebut dan meminta anggota DPRD Papua dan DPRD Papua Barat untuk juga menyerap aspirasi masyarakat untuk mempercepat pembangunan dan kesejahteraan.
“Seraplah aspirasi dan seluruh masyarakat yang ada, gerakan dan organisir untuk menjaga stabilitas dan bawa aspirasniya ke Pemerintah untuk mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Tjahjo.
Menurutnya, pandangan dan paradigma tentang Papua dan Papua Barat harus diubah. Sehingga bukan lagi membicarakan soal suku atau masyarakat yang tinggal di pegunungan dan daratan saja, tetapi Papua adalah bagian dari Indonesia dan peradaban dunia.
“Tanah Papua itu seluruh kepemimpinannya jangan dilihat dari masyarakat pegunungan dan daratan saja, tapi lihat lima suku adat yang besar dan mencerminkan 5(lima) wilayah adat di Papua dan 2(dua) wilayah adat di Papua Barat. Tanah Papua adalah milik Indonesia karena semua kelompok, etnik, suku bangsa dan golongan ada hidup di tanah Papua,” ungkapnya.
Setelah melakukan pertemuan di Kantor Staf Presiden, para wakil rakyat ini selanjutnya menghadiri Rapat Koordinasi dalam rangka peningkatan pemahaman tugas dan fungsi pimpinan DPRD kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Se-Provinsi Papua dan Papua Barat di Kantor Kemendagri, Jakarta.
Pembekalan materi oleh Mendagri, Sekjen Kemendagri, Dirjen Polpum, Dirjen Otda dan Dirjen Keuagan daerah. Kemudian, setelah melakukan rakor di Kemendagri, selanjutnya menuju ke Kantor Kemenkopolhukam untuk melakukan silaturahmi dan audiensi dengan Menteri Menkopolhukam Wiranto untuk membahas stabilitas keamanan di tanah Papua.
Ikuti Whatsapp Channel Republika