Senin 30 Sep 2019 05:30 WIB

Legislasi DPR 2014-2019 Layani Kepentingan Elite

UU MD3 menambah jumlah pimpinan DPD, sementara UU KPK mengurangi kewenangan KPK.

Foto: republika
Legislasi 2019 melayani elite politik.

REPUBLIKA.CO.ID, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus menyimpulkan produk legislasi DPR periode 2014-2019 hanya dibuat untuk melayani elite tertentu saja. Salah satunya UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) dan UU KPK 

 

UU MD3 direvisi tiga kali yang intinya mengubah aturan soal jumlah kursi pimpinan MPR

 

- Revisi pertama 5 Desember 2014 menjadi 5 pimpinan 

- Revisi kedua 12 Februari 2018 menjadi 8 pimpinan 

- Revisi ketiga 16 September 2019 menjadi 10 pimpinan 

 

UU KPK

- Adanya pembentukan Dewan Pengawas 

- Izin penyadapan 

- Kewenangan SP3 

- Status kepagawian KPK menjadi ASN 

- Status kelembagaan KPK jadi lembaga eksekutif 

 

 

Pengolah: Esthi Maharani 

Sumber: Data Republika

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Terkait
PDIP akan Ajukan Kembali Puan Maharani Jadi Ketua DPR 2024-2029
news - 08 April 2024, 06:37
PDIP akan Ajukan Kembali Puan Maharani Jadi Ketua DPR 2024-2029
Pimpinan DPR Sebut Mayoritas Partai Sepakat tak Melakukan Revisi UU MD3
news - 04 April 2024, 14:08
Pimpinan DPR Sebut Mayoritas Partai Sepakat tak Melakukan Revisi UU MD3
Puan Gelengkan Kepala Saat Ditanya Revisi UU MD3 dan Jokowi yang Ingin Ambil Alih PDIP
news - 04 April 2024, 13:00
Puan Gelengkan Kepala Saat Ditanya Revisi UU MD3 dan Jokowi yang Ingin Ambil Alih PDIP
Fraksi Golkar: Suara Terbanyak yang Jadi Ketua DPR
news - 03 April 2024, 17:40
Fraksi Golkar: Suara Terbanyak yang Jadi Ketua DPR
Fraksi Golkar Tegaskan Ikuti UU MD3 yang Ada untuk Posisi Ketua DPR
news - 03 April 2024, 16:34
Fraksi Golkar Tegaskan Ikuti UU MD3 yang Ada untuk Posisi Ketua DPR
PDIP Bakal Digoyang di DPR? Baleg: Sampai Hari Ini tak Ada Pembahasan Revisi UU MD3
news - 03 April 2024, 13:56
PDIP Bakal Digoyang di DPR? Baleg: Sampai Hari Ini tak Ada Pembahasan Revisi UU MD3
Pimpinan Baleg <em>Ngaku</em> tak Tahu Masuknya Revisi UU MD3 dalam Prolegnas
news - 02 April 2024, 19:47
Pimpinan Baleg Ngaku tak Tahu Masuknya Revisi UU MD3 dalam Prolegnas
Revisi UU MD3 Mendadak Masuk Prolegnas, Jatah Kursi Ketua DPR PDIP akan Direbut Golkar?
news - 02 April 2024, 19:10
Revisi UU MD3 Mendadak Masuk Prolegnas, Jatah Kursi Ketua DPR PDIP akan Direbut Golkar?
Yuk Ngaji Hari Ini
فَلَمَّا رَاَ الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هٰذَا رَبِّيْ ۚفَلَمَّآ اَفَلَ قَالَ لَىِٕنْ لَّمْ يَهْدِنِيْ رَبِّيْ لَاَكُوْنَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّاۤلِّيْنَ
Lalu ketika dia melihat bulan terbit dia berkata, “Inilah Tuhanku.” Tetapi ketika bulan itu terbenam dia berkata, “Sungguh, jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat.”

(QS. Al-An'am ayat 77)
Berita Lainnya
IDCloudHost mengambil peran untuk mendorong pertumbuhan UMKM dengan mengembangkan berbagai layanan cloud untuk membantu UMKM dalam melakukan digitalisasi, sehingga mereka dapat hadir secara online dan memperluas akses pasar domestik maupun internasional.
ekonomi - Senin , 13 Feb 2023, 16:10 WIB
Ini Cara UMKM Percepat Digitalisasi agar Selamat dari Resesi
Penerapan QRIS dalam transaksi jual beli di pasar tradisional Sleman.
ekonomi - Ahad , 12 Feb 2023, 01:27 WIB
Temui Pelaku UMKM, Anggota DPR Gencarkan Sosialisasi QRIS BI
Pelaku UMKM menunggu pembeli di dekat pajangan produk bawang goreng yang dijual secara langsung, (ilustrasi).
ekonomi - Kamis , 09 Feb 2023, 21:36 WIB
UMKM Go Digital Perlu Branding Secara Kreatif
Peningkatan konsumen digital (ilustrasi). Platform Punyamentor siapkan fitur edukasi hingga digital marketing bagi entrepreuner, khususnya yang mengejar pertumbuhan ekonomi digital
ekonomi - Kamis , 09 Feb 2023, 20:56 WIB
Platform Ini Bidik Meningkatnya Konsumen Digital Indonesia yang Capai 169 Juta
meeting zoom (ilustrasi)
ekonomi - Rabu , 08 Feb 2023, 08:01 WIB
Zoom Bakal PHK 1.300 Karyawan, CEO Akui Kesalahan
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Terkini infografis
Advertisement