Nasir mengatakan, dirinya mengajak agar para rektor melakukan dialog dengab mahasiswanya. "Tuntutan mereka terhadap undang-undang dan terkait pada RUU dan terkait pada semua perundang-undanganan yang ada yang sekarang sedang dibahas," kata Nasir, ditemui di Gedung D Kemenristekdikti, Jakarta, Senin (30/9). 

Ia mengatakan, pembentukan Undang-undang harus bisa melindungi semua pihak. Oleh sebab itu, dialog harus dilakukan.

"Ini bisa melindungi semua pihak. Nah, kalau semua pihak, tidak berarti semua pihak itu nanti akan bisa 100 persen. Mungkin ada 80 persen, ada yang 75 persen. Inilah yang menjadi sangat penting, dialog harus kita lakukan tidak akan memunculkan geolak yang seperti ini," kata dia lagi. 

Nasir mengatakan, sanksi tentunya akan diberikan kepada kampus apabila rektornya menggerakkan mahasiswa untuk melakukan unjuk rasa. Namun, kata dia, selama pertemuan yang ia lakukan tidak ada rektor yang menggerakkan mahasiswanya untuk ikut berdemo. 

"Demo hak mahasiswa silakan. Tapi jangan dikerahkan. Yang baik rektor adalah mengajak diskusi mengajak dialog bersama penting, dari kampus kegiatan-kegiatan yang lebih produktif," kata dia lagi.