REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Eks Ketua DPR RI Bambang Soesatyo telah resmi terpilih sebagai ketua MPR RI. Pria yang kerap disapa Bamsoet itu pun menyatakan akan mendalami wacana amandemen terbatas UUD 1945.
"Tentang wacana adanya amendemen, masih kita mendalami wacana tersebut, yang lebih mengedepankan nilai-nilai persatuan dan aturan yang ada," ujar Bamsoet usai dilantik sebagai ketua MPR RI di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta.
Amendemen terbatas diketahui merupakan rekomendasi dari MPR RI periode 2014 - 2019 pimpinan Zulkifli Hasan. Mereka menjadikan amendemen konstitusi sebagai salah satu agenda yang diharapkan diteruskan oleh MPR RI 2019-2024.
Bamsoet pun menyatakan tidak akan gegabah dengan wacana amandemen tersebut. Politikus Golkar itu akan kembali berkomunikasi dengan partai politik lain terkait keputusan tersebut.
"Kami tidak aakan gegabah dengan berbagai aspirasi atau wacana yang ada terkait dengan amendemen, dan tentu saja ini semua berpulang kepada keputusan partai partai politik termasuk partai politik saya yaitu Partai Golkar di mana dikomandani oleh Airlangga sebagai ketua umum," ujar Bamsoet.
Bamsoet pun menambahkan, MPR RI periode 2019-2024 akan menghadapi berbagai tantangan. Karena itu, Bamsoet meminta kepada seluruh anggota fraksi untuk bersatu dan bergotong royong dalam menjalankan tugas-tugas MPR.
"Tadi saya sampaikan dalam pidato awal banyak tantangan yang harus kita hadapi, dan kita selesaikan bersama, misalnya menjaga nilai-nilai persatuan kita," kata Bamsoet menambahkan.
Bambang Soesatyo terpilih secara aklamasi sebagai ketua MPR RI pada Kamis (3/10) malam. Ia terpilih bersama sembilan wakil ketua MPR dari perwakilan fraksi parpol dan kelompok DPD.
Ahmad Basarah dari PDIP, Ahmad Muzani dari Gerindra, Lestari Moerdijat dari Nasdem, Jazilul Fawaid dari PKB terpilih sebagai para wakil ketua MPR RI. Selain itu, Arsul Sani dari PPP, Hidayat Nur Wahid dari PKS, dan Fadel Muhammad dari kelompok DPD juga menjadi wakil ketua MPR RI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika