REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PDI Perjuangan membantah anggapan yang menyebut DPR/MPR RI akan menjadi 'stempel' pemerintahan. Hal tersebut menyusul posisi pucuk pimpinan parlemen yang mayoritas diduduki oleh koalisi pemerintahan.
"Tidak demikian (jadi stempel). Sikap kritis tetap ada tetapi dalam koridor yang lebih konstruktif, tidak asal beda atau asal bicara dan mengumpat," ujar Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno saat dihubungi, Jumat (4/10).
Kekhawatiran parlemen sekadar menjadi stempel pemerintah sendiri muncul setelah empat dari lima pimpinan DPR berasal dari koalisi pemerintah. Empat pimpinan itu yakni, Puan Maharani dari PDIP sebagai Ketua DPR. Lalu, Rachmad Gobel dari Nasdem, Aziz Syamsudin dari Golkar dan Muhaimin Iskandar dari PKB.
Hanya Sufmi Dasco Ahmad dari Gerindra yang menjadi pimpinan dari partai di luar pemerintahan. Bukan hanya itu, Bambang Soesatyo dari Golkar yang terpilih sebagai Ketua MPR pun semakin menguatkan kekuatan koalisi pemerintahan di Parlemen.
Ketua MPR Bambang Soesatyo (kanan) mengangkat palu sidang disaksikan pimpinan sementara MPR Abdul Wahab Dalimunte (kedua kiri) dan Hillary Brigitta Lasut (kiri) usai pelantikan pimpinan MPR periode 2019-2024 di ruang rapat Paripurna MPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/10/2019).
Hendrawan Supratikno yang juga merupakan anggota DPR RI pun mengklaim, PDIP akan mendorong sikap kritis pada pemerintah. "Kita dorong demikian. Sikap kritis penting sebagau koreksi agar pemerintah berjalan di jalur yang benar," ujar dia.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Gerindra sekaligus anggtoa Fraksi Gerindra di DPR RI Desmond Mahesa masih yakin, dinamika politik akan terus berkembang di antara parpol pendukung Jokowi. Apalagi, kata Desmond, Jokowi belum menentukan formasi kabinet. "Sesudah dia (Jokowi) nunjuk menteri juga sudah berubah," ujar dia.
Bila formasi kabinet tidak sesuai dengan harapan parpol yang pegang kursi pimpinan DPR, maka menurut Desmond, koalisi dengan Jokowi tidak menjadi jaminan membendung sikap kritis Parlemen.
"Apakah semua partai-partai koalisi mereka puas atau tidak. kalau tidak puas, ada pengalaman zaman SBY, setahun pertama sudah gonjang ganjing republik ini, udah selesai. kami melihat koalisi itu sesuatu keniscayaan saja," ujar dia.
Gerindra sendiri, kata Desmond akan menjalankan fungsi parlemen berupa check and balances sebagaimana mestinya. Lebih lagi, kata Desmond, Gerindra sudah terbiasa berada di jalur oposisi atau di luar pemerintahan.
Adanya Politikus PDIP Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI juga dinilai Desmond tak berdampak langsung pada sikap DPR pada pemerintah eksekutif di bawah Jokowi yang merupakan kader PDIP. "Kemesraan itu tdk selamanya kemesraan kemesraan itu bisa ada perbedaan," ujar Desmond menegaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika