REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru bicara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, membantah kabar bahwa partainya meminta jatah tiga menteri pada kabinet Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma'ruf Amin. "Tidak benar bahwasanya Pak Prabowo meminta posisi tiga menteri kepada Pak Jokowi (Joko Widodo)," tegas Dahnil Azhar, saat dikonfirmasi Republika.co.id, Sabtu (5/10).
Menurut Dahnil, permintaan posisi menteri tidak pernah ada dalam pertemuan Prabowo bersama Jokowi sebagai presiden terpilih periode 2019-2020, Jokowi, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, dan tokoh lainnya. Dahnil mengatakan Prabowo hanya ingin Indonesia lebih baik lagi ke depannya.
"Beliau hanya menyampaikan ingin berkontribusi dimana pun posisi baik dalam pemerintahan atau oposisi, beliau menawarkan konsepsi," terang Dahnil.
Untuk itu, Dahnil mengatakan, Prabowo selalu memberikan saran dan perhatian khusus, terutama mengenai konsepsi kedaulatan pangan, energi, ekonomi, pertahanan dan keamanan, dalam setiap pertemuan dengan kubu Jokowi. Prabowo juga memberikan solusi-solusi dan program yang bisa dikembangkan oleh pemerintahan Jokowi.
Karena itu, dia menegaskan, tidak benar jika Prabowo mengemis atau meminta posisi menteri untuk Partai Gerindra dan kubunya. Ia menambahkan, Prabowo adalah seorang negarawan yang selalu ingin membantu bangsa ini.
Dahnil melanjutkan Prabowo sangat terbuka membantu demi bangsa dan negara. "Pada prinsipnya, Pak Prabowo siap membantu bangsa dan negara dimana pun posisinya, yang jelas beliau aktif menyampaikan pemikiran-pemikirannya untuk kepentingan rakyat," kata Dahnil.
Beredar kabar bahwa Partai Gerindra akan mendapatkan tiga pos kementerian. Bahkan, Gerindra menawarkan tiga tokoh partai yaitu Fadli Zon, Sandiaga Uno dan Edhy Prabowo menjadi menteri.
Sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani menjelaskan komunikasi antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam menentukan ketua MPR. Menurutnya, hubungan antara keduanya sudah terjalin baik sejak lama.
Puan menambahkan komunikasi antara keduanya tak hanya terjadi saat keputusan politik seperti itu. Terkait isu yang menyebut bahwa Partai Gerindra meminta jatah menteri, Puan juga menyatakan tidak mengerti hal tersebut.
Namun, ia menegaskan, posisi menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden Joko Widodo. "Itu tanya presiden dong, itu prerogatif presiden," ujar Puan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika