REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- MPR RI berencana melantik Presiden RI terpilih Joko Widodo (Jokowi) pada Ahad (20/10). Pelantikan presiden itu sedianya digelar pada Ahad pagi. Namun, pelantikan Jokowi kemudian direncakan mundur ke sore hari.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyebutkan, sejumlah pertimbangan pemunduran pelantikan, di antaranya terkait toleransi, untuk menghormati masyarakat yang menjalanlan ibadah pada hari Ahad. "Tidak boleh ada rakyat kita yang terganggu dalam melakukan ibadahnya," ucap pria yang kerap disapa Bamsoet itu di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Rabu (9/10).

Pertimbangan berikutnya adalah karena adanya Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau car free day. Jika pelantikan Jokowi tetap digelar pagi hari, maka seluruh jalan protokol berpotensi ditutup. Sementara, lokasi car free day berada di jalan protokol.

"Kita juga tidak ingin ada rakyat kita yang terganggu melakukan olahraga dalam hal car free day karena kalau itu dilakukan pagi jam 10 maka seluruh jalan protokol haris ditutup karena kondisi kelancaran dan keamanan," ujar Bamsoet.

Namun, Bamsoet membantah bila pemunduran pelantikan presiden ini karena adanya ancaman keamanan. Meskipun, diketahui adanya sejumlah massa yang berencana menggelar aksi unjuk rasa. MPR RI mempercayakan pada aparat keamanan untuk melaksanakan tugasnya.

"Kekhawatiran akan demo menurut saya itu adalah kesadaran bersama, kita akan menjaganya. karena ini kepala negara lain negara sahabat akan hadir, maka kita harus menjaga pelantikan Presiden harus berlangsung dengan khidmat dan lancar," ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika