Ahad 13 Oct 2019 06:29 WIB

PKS Siap Ambil Peran Checks and Balances Sendirian

"Ini adalah bagian dari ikhtiar kita membangun bangsa," kata Aboebakar Alhabsyi.

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Andri Saubani
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mohamad Sohibul Iman serahkan megafon dan pulpen kepada ketua Fraksi PKS di DPR RI dan MPR RI di Aula Gedung DPP PKS, Jakarta Selatan, Senin (30/10/2019).
Foto: dok. Humas DPP PKS
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mohamad Sohibul Iman serahkan megafon dan pulpen kepada ketua Fraksi PKS di DPR RI dan MPR RI di Aula Gedung DPP PKS, Jakarta Selatan, Senin (30/10/2019).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Dewan Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboebakar Alhabsyi menghormati pilihan politik yang diambil Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. PKS siap jika harus mengambil peran fungsi checks and balaces sendirian.

"Ini adalah wujud kecintaan kami kepada bangsa dan negara ini. Artinya, tentu tetap harus ada pihak yang mengambil peran untuk melakukan proses checks and balances. Jangan sampai pemerintah dibiarkan berjalan sendiri tanpa kontrol," kata Aboebakar dalam keterangan tertulisnya, Ahad (13/10).

Baca Juga

Ia menuturkan, bahwa PKS tak ingin mengurus 'dapur' partai lain. PKS mengaku siap dengan segala situasi yang ada. 

"Insya Allah kami siap di dalam pemerintahan atau pun di luar. Saat zaman Pak SBY kami bersama pemerintah, kemudian di zaman Pak Jokowi kami di luar, semuanya baik-baik saja," ujarnya.

Aboebakar menambahkan, PKS harus mendudukkan pilihan politik ini secara proporsional. Menurutnya, tidak dalam satu kubu bukan berarti bermusuhan.

"Ini adalah bagian dari ikhtiar kita membangun bangsa, harus ada yang mengambil peran menjaga keseimbangan, seperti ketika kita naik sepeda, perlu dikayuh kanan dan kiri agar bisa berjalan dan menjaga keseimbangan," ucap bendahara Fraksi PKS tersebut.

Sementara itu, Ketua Fraksi PKS di DPR, Jazuli Juwaini menegaskan bahwa PKS semakin mantap mengambil posisi di luar pemerintah. Jazuli memambahkan, PKS menghormati partai-partai yang telah berkeringat memenangkan Jokowi-Makruf Amin.

"Kami ingin memaksimalkan peran parlemen dalam hal checks and balances sesuai konstitusi. Lagipula, kami merasa tetap di Pemerintahan Republik Indonesia karena PKS punya kader-kader terbaik yang menjadi gubernur dan bupati/wali kota. Di situ PKS hadir dan memberikan cinta dan pengabdian untuk Indonesia," ungkapnya.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Yuk Ngaji Hari Ini
يَسْتَفْتُوْنَكَۗ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ ۗاِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَهٗٓ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ ۗوَاِنْ كَانُوْٓا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَاۤءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِۗ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ࣖ
Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

(QS. An-Nisa' ayat 176)

Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement