REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Ratu Elizabeth II menetapkan agenda Perdana Menteri Inggris Boris Johnson untuk pemerintahannya, Senin (14/10). Salah satu yang disetujui adalah Brexit pada 31 Oktober dan mengadakan pertemuan baru dengan Uni Eropa, serta membahas pemilihan.
Ratu Elizabeth II menyampaikan pidato yang disusun pemerintah pada acara Pembukaan Sidang Parlemen di Westminster. Pidato tersebut merinci semua rencana yang ingin diatur pemerintah dalam tahun-tahun mendatang.
Pidato itu memuat lebih dari 20 rancangan UU, termasuk undang-undang yang diperlukan untuk mengimplementasikan persetujuan Brexit jika PM Boris Johnson dapat mencapai kesepakatan dengan Uni Eropa pekan ini. "Prioritas pemerintah saya selalu untuk setuju Inggris pergi dari Uni Eropa pada 31 Oktober," kata Ratu dari ruang debat House of Lords.
Rencana pemerintah termasuk garis besar yang diusulkan Johnson seperti sistem imigrasi pasca-Brexit, reformasi peradilan pidana, perubahan perawatan kesehatan. Serta, penggalangan dana untuk pengembangan lebih lanjut. "Orang-orang bosan dengan stagnansi, jalan buntu, dan menunggu perubahan. Dan mereka tidak ingin menunggu lebih lama untuk menyelesaikan Brexit," kata Johnson dalam persetujuan yang menyertai pidato tersebut.
Tapi, masa depan politik dan kemampuan pemerintahan Johnson untuk mengimplementasikan salah satu dari agenda ini sangat tidak pasti. Dia menjalankan pemerintahan yang didukung suara minoritas. Semua partai menginginkan pemeilihan awal, namun semua tidak setuju mengenai kapan pemilihan digelar.
Partai Buruh mengatakan, Ratu digunakan untuk mendukung manifesto pemilihan Partai Konservatif. "Apa yang kami dapatkan adalah siaran politik dari langkah-langkah kerajaan," kata pemimpin Partai Buruh Jeremy Corbyn dalam siaran wawancara Sky News, Ahad.
Pidato ini sekarang menjadi bahan perbaikan, ditutup dengan suara untuk menyetujuinya. Meskipun bukan suara resmi, ini dapat digunakan untuk lebih mendestabilkan posisi Johnson sebagai Perdana Menteri Inggris.
Ikuti Whatsapp Channel Republika