REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) angkat bicara terkait penunjukan Prabowo Subianto sebagai menteri kabinet kerja jilid II. Partai berlogo banteng moncong putih itu mengaku menghormati keputusan yang telah diambil Presiden Joko Widodo.

"Terkait dengan nama itu merupakan hak prerogarif dari presiden dan kita hormati hak itu karena memang presidenlah yang mengambil keputusan," kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di Jakarta, Senin (21/10).

Menurut Hasto, presiden terpilih memiliki kewenangan untuk kemudian menentukan terhadap pergerakan kemajuan negara yang dia pimpin ke depan. Dia optimistis, Jokowi telah mempertimbangkan dengan matang terkait nama-nama yang akan mendampinginya sebagai pembantu presiden.

Kendati, Hasto mengatakan, PDIP sebagai pengusung utama Jokowi-Ma'ruf tetap memiliki tanggung jawab untuk memberikan makna hidup ideologi dari setiap susunan dan nomenklatur. Dia mengatakan, partai besutan Megawati Soekarnoputri ini juga memiliki tanggung jawab akan prioritas program yang ada di setiap kementerian.

Hasto yakin keputusan Jokowi untuk memasukan Gerindra serta ketua umumnya ke dalam koalisi tidak akan mengganggu harmonisasi Koalisi Indonesa Kerja (KIK). Dia mengaku melihat kalau ketua umum partai KIK menghormati keputusan Jokowi. Terlebih, dia menekankan, penunjukan menteri merupakan prerogatif presiden.

"Mereka juga akan memahami pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh presiden ketika memutuskan untuk memperluas Indonesia kerja. Karena semangat gotong royong inilah yang sebenarnya menjadi jiwa bagi bangsa," katanya.

Seperti diketahui, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo disebut-sebut bakal menjadi menteri dalam Kabinet Kerja jilid II. Prabowo mengaku diminta Jokowi untuk memperkuat bidang pertahanan dan dia pun siap bekerja sekeras mungkin untuk mencapai sasaran dan harapan yang ditentukan.