REPUBLIKA.CO.ID, BEIRUT -- Kebijakan paket reformasi diumumkan oleh Perdana Menteri Lebanon Saad al-Hariri demi meredakan ketegangan unjuk rasa di seluruh negeri pada Senin (21/10) waktu setempat. Namun, para pengunjuk rasa tetap berkumpul di lapangan utama dan di seluruh penjuru Beirut setelah mendengarkan pengumuman paket reformasi Hariri.
"Revolusi, revolusi," pekikan pengunjuk rasa ketika Hariri selesai berpidato.
"Kami ingin rezim jatuh," kata mereka melanjutkan dikutip Aljazirah.
Seorang guru, Maya Mhana mendengarkan pidato Perdana Menteri di Beirut Tengah dengan pengunjuk rasa lainnya. "Kami masih di jalanan, kami tidak percaya sepatah kata pun perkataanya (Hariri)," kata Mhana.
Para pengunjuk rasa menilai reformasi tidak cukup. Mereka juga meminta pengunduran diri pemerintah yang menurut para pengunjuk rasa meraup uang rakyat secara luas. Rakyat juga meminta penyerahan kekuasaan kepada dewan hakim non-politik hingga pemilihan umum dapat diselenggarakan.
Unjuk rasa nasional di Lebanon terus berlanjut memasuki hari kelima. Pemogokan umum nasional digelar untuk menuntut diakhirinya krisis ekonomi dan korupsi yang merajalela oleh pemerintahan.
Unjuk rasa meluas di seluruh negeri sejak Kamis pekan lalu sebagai tanggapan atas usulan untuk pengenaan pajak panggilan WhatsApp dan layanan pesan lainnya. Seruan untuk pemogokan tetap muncul meskipun ada janji reformasi dari Perdana Menteri Lebanon Saad al-Hariri hingga pengunduran diri menteri pemerintah Ahad lalu.
Reformasi tersebut termasuk pemotongan 50 persen gaji presiden saat ini dan sebelumnya dalam upaya meredakan krisis ekonomi dan protes yang meluas. Rencana reformasi juga mencakup pengurangan separuh gaji para menteri dan anggota parlemen serta pengurangan tunjangan bagi lembaga dan pejabat negara.
Paket itu juga meminta bank sentral dan bank swasta menyumbang 3,3 miliar dolar AS untuk mencapai hampir nol defisit anggaran 2020. Pemerintah juga berencana memprivatisasi sektor telekomunikasi dan merombak sektor listrik yang mahal dan berantakan yang menyebabkan keuangan negara terkuras.
Dalam agenda reformasi, Hariri tidak akan menciptakan pajak baru dalam anggaran 2020. Dia juga menyetujui tunjangan jaminan sosial untuk manula pada akhir tahun. Dia juga memberikan 13,3 juta dolar AS tambahan untuk program yang mendukung keluarga miskin serta memberikan 160 juta dolar AS pinjaman perumahan.
Pemerintah menggelar rapat pembahasan pada Senin selama hampir lima jam untuk menyetujui paket reformasi tersebut. Sebagian besar reformasi telah disetujui pada awalnya, namun perdebatan tentang isu-isu terkait reformasi di sektor listrik menunda pengumuman beberapa jam.
Ikuti Whatsapp Channel Republika