REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tiga dari lima partai pendukung Joko Widodo yang tak lolos parlemen tetap tak mendapatkan kursi menteri maupun wakil menteri dalam Kabinet. Tiga partai itu, yakni, PKPI, Hanura dan PBB.

Peneliti Poltik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Firman Noor menilai, ada pertimbangan politik yang diambil Jokowi dalam membagi jatah wakil menterinya itu. "Itu upaya strategi semata," ucap Firman Noor saat dihubungi Republika.co.id.

Menurut Firman, ketiga partai itu tidak memiliki nilai tawar berarti bagi keberlangsungan pemerintahan Jokowi. "Hanura tidak punya itu, PKPI juga tidak punya itu. Kebanyakan orang-orang tua di situ, jadi buat apa gitu. Artinya ini memang perhitungannya politik," ujar Firman menjalaskan.

Firman menjelaskan hal ini berbeda dengan Perindo dan PSI yang mendapatkan jatah satu kursi wakil menteri. Firman menilai, ada alasan tersendiri mengapa Joko Widodo memilih kader Perindo, Angela Tanoesoedibjo yang merupakan anak Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo.

Hary yang merupakan pemilik perusahaan media MNC Group memberikan nilai tersendiri untuk Jokowi. "Agar jaringan media MNC masih mem-backup Jokowi, karena Jokowi sadar betul dia kan hobby pencitraan, tanpa dukungan media yang memadai, nanti bisa dilemahkan (citranya)," kata Firman.

Sementara itu, kader PSI Surya Tjandra juga dipilih menjadi salah satu wakil menteri di kabinet Jokowi. Menurut Firman, hal ini lantaran PSI dinilai memiliki basis massa pemuda dan pemudi.

Firman mengatakan PSI juga populer di luar Indonesia. "PSI ada basis milenial dan di luar negeri kuat. Kemudian Perindo punya komunikasi, penting untuk me-mantain kekuasaan," ujar dia.

PKPI menunjukkan sikap pasrah dengan keputusan Jokowi tak memasukkan satu pun kadernya ke dalam pemerintahan Jokowi. “Bahwa belum ada kader PKPI yang mendapatkan amanah, kami tentu saja menyerahkan sepenuhnya kepada Bapak Presiden karena ini adalah hak prerogatif Beliau," kata Sekretaris Jenderal Verry Surya Hendrawan. 

Verry meyakini penetapan para Wamen hari ini juga merupakan keputusan terbaik presiden dan wakil presiden, demi lebih memuluskan roda pemerintahan. "Kami memberikan dukungan tanpa syarat. Ini komitmen tulus kami. Titik tanpa koma," ujarnya.

Berbeda dengan PKPI, Hanura menunjukkan kekecewaannya. "Jokowi hanya menghitung kawan berdasarkan kalkulator semata, yakni hanya memandang jumlah suara partai saja," kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura Inas Nasrullah. 

Hanura merasa sudah sepenuhnya mendukung Jokowi. Namun, dukungan itu tak membuahkan jatah menteri maupun wakil menteri untuk kader Partai yang dipimpin Oesman Sapta Odang itu. "Padahal Hanura berkontribusi 16 kursi DPR ketika mendaftarkan capres dan cawapres Jokowi-Maruf di KPU," ujar Inas.

Ikuti Whatsapp Channel Republika