REPUBLIKA.CO.ID, SERANG -- Proyek reaktivasi jalur Kereta Api (KA) Rangkasbitung-Labuan dalam tahap pengukuran bangunan warga di atas jalur kereta. Data sementara menunjukkan 1.233 bangunan warga diperkirakan digusur, dampak proyek jalur sepanjang 56,6 meter ini.
Jumlah bangunan merupakan akumulasi data sementara di Kabupaten Lebak. Meliputi 700 bangunan telah terdata dan 392 bangunan sedang dalam proses. Lalu di Kabupaten Pandeglang ada 141 bangunan yang saat ini juga dalam proses pendataan. "Untuk di Kabupaten Lebak yang sudah terdata ada 700, yang dalam pendataan ada 392.
"Adapun di Kabupaten Pandeglang yang dalam pendataan ada 141," jelas Kepala Biro Bina Infrastruktur Pemprov Banten Nana Suryana, Ahad (27/10).
Sementara ini pihaknya fokus merampungkan pengukuran bangunan warga terdampak proyek reaktivasi segmen I. Yakni warga yang ada di jalur Rangkasbitung-Pandeglang.
Pengukuran segmen I ditargetkan selesai akhir tahun. Setelah itu proyek pengukuran segmen II atau jalur Pandeglang-Labuan dilakukan.
Terkait kompensasi warga terdampak, menurut Nana, mulai diberikan awal tahun depan. "Rencananya awal 2020 pembayaran kompensasinya, sementara penertiban itu setelah dibayarkan konpensasinya," jelasnya.
Humas Balai Teknik Perkeretaapian wilayah Jakarta-Banten, Aji Prakoso mengonfirmasi pihaknya dalam proses merampungkan proyek reaktivasi segmen I. Tahap pengukuran disebutnya bakal selesai tahun ini.
"Pendataan segmen 1 itu sepanjang 18,7 kilometer antara Rangkasbitung - Pandeglang. Untuk pengukuran rumah penduduk yang ada di Lebak sudah sampai Desa warung gunung dan untuk yang di Pandeglang sudah sampai Babakan karanganyar," jelas Aji.
Lanjutnya, proyek reaktivasi yang mulai digagas pada 2009 akan menggunakan jalur KA sepanjang 56,6 kilometer dari Rangkasbitung ke Labuan. Jalur ini sudah ada sejak masa penjajahan dan mulai berhenti beroperasi sekitar tahun 1984. Karena lama tidak aktif, jalur sebelumnya sudah menghilang hingga ditinggali banyak warga.
Aji belum bisa memastikan total dana santunan untuk warga terdampak proyek reaktivasi karena masih menunggu penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Terkait besaran uangnya, disebutnya akan berpatokan PP 62 tahun 2018.
"Untuk total besaran dana uang kerahiman menunggu penilaian Kantor Jasa Penilai Publik yang selanjutnya disebut (KJPP) atau apresial, adapun untuk besaran nilai yang diberikan akan merujuk dengan PP 62 tahun 2018," katanya
Ikuti Whatsapp Channel Republika