REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD. Keduanya membahas situasi Papua dan langkah-langkah yang akan diambil ke depan.
"Beliau menanyakan masalah situasi Papua. Jadi saya menghadap ke beliau untuk menjelaskan situasi Papua dan langkah-langkah ke depannya. Intinya itulah, tapi detailnya enggak saya bicarakan," ujar Tito di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (29/10).
Tito menerangkan, kedatangannya ke Kemenko Polhukam dalam rangka melapor sebagai menteri yang ada di bawah koordinasi Mahfud. Menurutnya, sejak dilantik sebagai menteri sampai hari ini, ia belum menemui Mahfud karena kesibukannya.
"Semenjak dilantik saya belum menghadap beliau. Saya kan langsung ke Papua mendampingi Pak Presiden," katanya.
Di samping itu, Tito telah memastikan satu dari dua provinsi baru di Papua akan dinamai Papua Selatan. Dia menyampaikan hal itu usai kunjungan kerjanya ke Papua mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhir pekan lalu.
"Pemerintah pusat kemungkinan mengakomodir hanya penambahan dua provinsi. Ini yang lagi kita jajaki, yang jelas Papua Selatan sudah okelah," ujar Tito saat di kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (29/10) melalui keterangan tertulis.
Tito menerima aspirasi provinsi baru dan telah bertemu Bupati Merauke Frederikus Gebze saat berkunjung ke Papua lalu membahas pemekaran di Papua Selatan. Papua Selatan akan mengambil sebagian daerah Provinsi Papua yaitu Kabupaten Mappi, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Asmat, dan Kabupaten Merauke.
Sehingga, lanjut dia, kemungkinan akan ada pemekaran daerah tingkat kabupaten/kota untuk memenuhi syarat administratif lima daerah tingkat kabupaten/kota untuk pemekaran provinsi. Untuk itu, Merauke akan dibagi menjadi dua menjadi Kabupaten Merauke dan Kota Merauke.
"Kalau ada kota Merauke maka oke. Papua Selatan hampir tidak ada masalah termasuk Gubernur Pak Lukas Enembe tidak ada masalah," kata Tito.
Ikuti Whatsapp Channel Republika