REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon Kapolri Idham Azis menjalani uji kepatutan dan kelayakan oleh Komisi III DPR RI pada Rabu (30/10). Dalam uji tersebut, Idham menjamin netralitas Polri di Pilkada 2020. "Kami berkomitmen melaksanakan dengan benar, netral dan sudah dituangkan dalam telegram kapolri. Saya jamin polri netral, kalau tidak saya tindak," kata Idham Azis.
Pernyataan itu diucapkan Idham menjawab pertanyaan sejumlah fraksi seperti PDIP dan Gerindra dalam uji kepatutan dan kelayakan. Ia mendapati pertanyaan soal bagaimana sikap Polri di Pilkada 2020.
Tak banyak melakukan penjabaran, Idham hanya memastikan akan menetralkan Polri di Kontestasi Kepala daerah. Ia berjanji tidak akan ragu untuk menindak oknum anggotanya yang tak netral di Pilkada 2020.
"Saya tidak pernah ragu menindak. Netralitas Polri, saya beri jaminan kalau polri itu netral di Pilkada 2020 dan itu dimulai dari saya. Mungkin ada oknum, obatnya satu, kita tindak," ujar Jenderal Bintang Tiga itu.
Dalam uji kepatutan dan kelayakan, Komisi III DPR RI memberikan kesempatan pada tiap fraksi untuk mengajukan pertanyaan. Pertanyaan itu bertemakan bebas, sesuai perhatian fraksi masing-masing.
"Jadi kami lebih fokus pada apa kerja cepat yang mau dia lakukan. Apa saja, kita tidak bicara per kasus tapi prioritas apa saja kerja cepat beliau," ujar Ketua Komisi III DPR RI, Herman Hery.
Setelah uji kepatutan dan kelayakan, Komisi III akan melakukan rapat internal. Herman menyebut ada kemungkinan aklamasi maupun voting dalam pengambilan keputusan yang akan ditentukan pada Rabu malam ini.
"Kami akan rapat internal menerima atau menolak. Kalau ada perbedaan kami akan voting. Jika hasil voting menolak lebih banyak, calon ini kami balikan ke presiden. Kalau mayoritas menerima tentu kami terima. Atau bisa juga aklamasi, kita enggak tau," ujar Herman.
Keputusan itu kemudian akan diparipurnakan di rapat pada Kamis (31/10)."Kami buat keputusan malam ini tingkat satu kemudian kita dorong ke paripurna besok," kata Herman menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika