REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo membagikan sejumlah tugas dan tanggung jawab ke wakilnya, Ma'ruf Amin. Menurut Wakil Presiden Ma'ruf Amin, tugasnya sebagai wapres akan lebih banyak mengurusi pembangunan sumber daya manusia, ekonomi syariah, dan penanggulangan pascabencana.
"Secara khusus saya ditugasi beberapa tugas, salah satunya kemiskinan, stunting, mungkin juga nanti penanggulangan bencana, kemudian juga pemberdayaan ekonomi masyarakat karena berkaitan dengan kemiskinan, dan juga ada pendidikan," kata Ma'ruf kepada wartawan di Kantor Wapres Jakarta, Jumat.
Terkait pembangunan sumber daya manusia, khususnya penanggulangan kemiskinan dan penanganan stunting atau kekerdilan pada anak, Wapres Ma'ruf telah memimpin rapat koordinasi perdana dengan memanggil sejumlah menteri.
Usai rapat, Wapres Ma'ruf mengatakan penanggulangan kemiskinan dan penanganan kekerdilan akan menjadi program gerakan nasional dan diprioritaskan. Dengan begitu angka kemiskinan dan stunting di Indonesia bisa dipangkas.
"Penanggulangan kemiskinan ini dan stunting merupakan gerakan nasional. Karena kita ingin membangun Indonesia maju, maka tentu kita harus menekan sekecil mungkin, bahkan menghilangkan, kemiskinan yang sekarang masih sekitar 9 persen," tuturnya menjelaskan.
Untuk penanganan kekerdilan pada anak, Wapres telah memerintahkan Mendagri Tito Karnavian menjadi koordinator tim yang membawahi antara lain Kementerian Kesehatan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
"Semua kementerian berkomitmen untuk menjadikan kedua masalah itu menjadi programnya. Yang menjadi hal penting adalah yaitu koordinasi, supaya kerjanya dilakukan secara bersama dengan kerja yang terkoordinasi dari Pusat sampai ke daerah," ujar Wapres.
Terkait anggaran, Ma'ruf mengatakan, pemerintah akan menganggarkan Rp320 triliun untuk penanggulangan kemiskinan dan Rp60 triliun untuk penanganan kekerdilan pada anak yang akan dimasukkan dalam APBN Tahun Anggaran 2020
Ikuti Whatsapp Channel Republika