Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam rilis hasil survei LSI bertajuk "Tantangan Intoleransi dan Kebebasan Sipil serta Modal Kerja pada Periode Kedua Pemerintahan Jokowi" di Jakarta pada Ahad (3/11).

"Sebanyak 86,5 persen responden setuju dengan Pancasila dan UUD kita sekarang adalah yang terbaik bagi kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia," paparnya di hadapan wartawan.

Hasil survei LSI tersebut juga menampilkan cuma 4 persen responden Muslim yang menganggap Pancasila dan UUD 1945 bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Mereka menginginkan supaya syariat Islam ditegakkan di Indonesia.

"Ada 1,8 persen masyarakat (responden) Muslim menilai Pancasila dan UUD kurang cocok untuk bangsa Indonesia sehingga perlu diganti dengan paham atau ajaran lain yang lebih cocok. Selebihnya responden tidak tahu atau tidak menjawab," ujarnya.

Djayadi memandang adanya tren penguatan keyakinan Pancasila dan UUD 1946 sebagai landasan berbangsa dan bernegara yang paling baik. Hal ini dapat terlihat dari angka keyakinan akan Pancasila dan UUD 1945 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016 di angka 82,3 persen, Tahun 2017 di angka 84,3 persen, Tahun 2018 di angka 83,2 persen dan Tahun 2019 di angka 86,5 persen.

"Tren masyarakat (responden) Muslim Indonesia yang menilai Pancasila dan UUD 1845 bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam dan yang menginginkan keduanya diganti dengan syariat Islam atau paham lain cenderung stagnan dan tidak mengalami perubahan," jelasnya.

Diketahui, survei itu diadakan pada 8-17 September 2019 dengan melibatkan 1.550 responden yang terpilih secara acak di seluruh Indonesia. Jumlah responden Muslimnya 88,7 persen dan non-Muslimnya 8,3 persen.

Adapun margin of error kurang lebih 2,5 persen. Untuk tingkat kepercayaan surveinya mencapai 95 persen.