REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) menyebutkan potensi konflik perpecahan dan mengancam kerukunan pascapelaksanaan Pilpres 2019 sudah mulai mereda. Hal ini seiring para kontestasi politik mengadakan pertemuan.

"Bahkan, tokoh (Prabowo) yang dulu bersaing dalam kontestasi politik, kini bersatu untuk menjalankan pemerintahan," kata Gubernur Lemhannas Letjen TNI Purn Agus Widjojo dalam sambutannya pada Forum Komunikasi dengan Pemimpin Redaksi Media Massa, di Lemhannas, Jakarta, Selasa (4/11).

Presiden Joko Widodo sebelumnya telah melantik lawan politiknya di Pilpres 2019, Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan dalam Kabinet Indonesia Maju. Menurut Agus, pelaksanaan demokrasi di Indonesia tahun 2019 dianggap menjadi momentum demokrasi Indonesia yang menuju lebih baik lagi.

"Pencapaian demokrasi ini menjadikan Indonesia merupakan negara satu-satunya yang melaksanakan Pemilu secara serentak dengan sukses," tuturnya.

Selama kontestasi politik Pemilu 2019 hingga saat ini, ia mengatakan, Lemhanas sebagai salah satu lembaga pemerintah non-kementerian memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini melalui tugas dan fungsinya yakni menyelenggarakan pendidikan penyiapan kader dan pemantapan pimpinan nasional, pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam empat konsensus dasar bangsa ikut berperan aktif dalam menciptakan situasi yang kondusif.

Namun, lanjut dia, untuk mengawal demokrasi dan menjamin keutuhan NKRI, Lemhannas tidak dapat berjuang sendiri tanpa peran komponen bangsa lain. "Selama ini Lemhannas telah menyuarakan kepada seluruh komponen bangsa yang telah mengikuti pendidikan dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan untuk dapat bersikap arif dan bijaksana," kata Agus.

Selain itu, tambah dia, Lemhannas juga merangkul media massa sebagai salah satu pilar demokrasi untuk bersinergi peran dalam menjaga keberlangsungan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Ikuti Whatsapp Channel Republika