REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melakukan rapat kerja perdana dengan anggota Komisi I DPR, Senin (11/11). Dalam rapat tersebut, Prabowo menjelaskan konsep pertahanan yang diusungnya, yaitu Pertahanan Rakyat Semesta. Menurut dia, konsep itu akan melibatkan rakyat Indonesia nonmiliter dalam menjaga pertahanan Indonesia.
Prabowo mengakui, secara teknologi pertahanan, Indonesia hampir mungkin bisa mengalahkan kekuatan teknologi bangsa yang telah maju. Namun, Prabowo ingin memasukkan konsep pertahanan rakyat agar ikut bergabung melakukan pertahanan bila dibutuhkan.
"Pertahanan kita yang berdasarkan pemikiran, konsep pertahanan rakyat, semesta perang, kalau terpaksa kita terlibat dalam perang, perang yang akan kita laksanakan adalah perang rakyat semesta. The concept of the total people war," kata Prabowo di Kompleks Parlemen RI.
Konsep itu, kata Prabowo, lahir dari sejarah Indonesia bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut membela negara. Sehingga, kata dia, meskipun secara infrastruktur Indonesia dapat dihancurkan, rakyat akan terus berjuang
Prabowo memaparkan perlunya komponen cadangan dari nonmiliter untuk membantu pertahanan. Komponen utama, yakni pertahanan militer yang dilakukan oleh TNI. Sementara itu, pertahanan nonmiliter meliputi unsur rakyat. "Tentunya akan banyak peran dari kementerian dan lembaga di luar pertahanan, sebagai contoh kita harus kerja sama dengan kementerian pendidikan untuk menyusun komponen cadangan," kata Prabowo.
Ia menyebutkan, Indonesia membutuhkan komponen cadangan dari sekolah menengah pertama (SMP) hingga perguruan tinggi yang dibekali pengetahuan soal pertahanan. "Sebagai contoh, kalau kita lihat di negara Amerika, sumber perwira itu mereka dapatkan dari akademi militer, mungkin 20 persen, 80 persen adalah perwira cadangan dari universitas-universitas," ujar dia.
Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengatakan, dalam rapat itu, pihaknya ingin mendengar bagaimana Prabowo mentransformasi visi dan misi Presiden Jokowi. Salah satunya, modernisasi alat utama sistem pertahanan (alutsista) dan keberpihakan industri pertahanan nasional.
"Karena kebijakan umum dari presiden tersebut nanti yang menjalankan dan merancang kebijakan umumnya adalah menhan, maka kita ingin mendengarkan sikap menhan," ujar dia.
Kementerian Pertahanan juga diminta menjelaskan anggaran yang sudah disepakati untuk 2020. Namun, soal anggaran ini, rapat dilakukan tertutup. Alasannya, berbahaya jika diketahui pihak lain.
Sejumlah prajurit TNI saat mengikuti gladi bersih HUT TNI di Taxy Way Echo Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Kamis (3/10).
Lindungi SDA
Beberapa saat sebelum rapat, Prabowo sempat menyinggung soal visi dan masalah yang ditemukan di pertahanan nasional saat ini. Prabowo mengungkapkan, salah satu visi utama yang diusungnya adalah melindungi sumber daya alam (SDA) Indonesia. Untuk itu, ia ingin membangun sistem pertahanan yang memadai.
"Negara yang sangat kaya sumber alam dari dulu selalu jadi incaran banyak bangsa lain. Kita ingin damai, kita tidak mau ganggu orang lain, tapi kita juga harus kuat untuk menjaga diri kita sendiri," kata Prabowo.
Ia menjelaskan, dirinya bersama Wakil Menteri Pertahanan Wahyu Trenggono telah melakukan inventarisasi masalah. Kemenhan, kata Prabowo, akan menyusun rencana pertahanan berdasarkan masalah-masalah tersebut. "kita sebetulnya tengah belanja masalah, telah belajar ngumpulin keterangan, ngumpulin data, baru nanti menyusun rencana ke depan," kata dia.
Menurut Prabowo, pertahanan Indonesia saat ini masih memiliki banyak kekurangan. "Jadi, sekarang bagaimana kita cari solusi terhadap kekurangan-kekurangan tersebut," kata dia. (arif satrio nugroho, ed:ilham tirta)
Ikuti Whatsapp Channel Republika