REPUBLIKA.CO.ID,SLEMAN -- Pelaksanaan Tanwir II 'Aisyiyah ditutup oleh Ketum PP 'Aisyiyah, Siti Noordjannah Djohantini pada Senin (18/11) di Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta (Unisa). Dari tanwir ini menghasilkan enam poin rekomendasi.
Poin pertama terkait pemberantasan korupsi. Noordjannah mengatakan, pelaku korupsi harus diberantas dengan tindakan hukum yang memberikan efek jera.
Untuk itu, pihaknya mendesak pemerintah adanya peraturan yang tegas bagi koruptor dan mantan narapidana koruptor untuk tidak menduduki jabatan publik. Baik di lembaga negara, termasuk BUMN.
"Pemerintah diharapkan juga mendukung secara sungguh-sungguh upaya-upaya pemberantasan korupsi dengan tidak melemahkan KPK dan mendukung KPK bekerja secara professional dan mandiri," kata Noordjannah dalam rekomendasi yang dihasilkan di Tanwir II 'Aisyiyah, Senin (18/11).
Poin kedua, mendesak kebijakan pemerintah untuk melaksanakan kebijakan ekonomi yang berpihak pada pengembangan dan penguatan ekonomi rakyat. Yakni, melalui penguatan UMKM dan koperasi.
Sehingga, memiliki daya saing dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakar secara signifikan. Kebijakan ekonomi, katanya, juga harus membuka akses seluas-luasnya untuk perempuan serta memperkuat sinergi dengan berbagai kelompok ekonomi perempuan.
Kebijakan ekonomi pro rakyat, lanjutnya, harus disertai dengan regulasi yang menguntungkan bagi UMKM. "Pemerintah harus melaksanakan kebijakan yang tegas dalam membuat regulasi dan tindakan imperatif guna menertibkan usaha-usaha besar yang mematikan dan tidak pro pada UMKM," lanjutnya.
Poin ketiga, mendesak pemerintah untuk benar-benar bersifat menyeluruh, objektif dalam menangani masalah radikalisme. Selain itu, pemerintah juga tidak mengarahkan radikalisme kepada kelompok Islam.
"Itu dimungkinkan terjadi pada semua golongan, kelompok atas nama apapun dengan berbagai faktor yang kompleks. Oleh karenanya dalam menyelesaikan masalah ini harus dilaksanakan dengan seksama dan komprehensif," lanjutnya.
Poin keempat terkait pencegahan stunting untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Di poin ini, 'Aisyiyah mendukung kebijakan pemerintah yang telah dituangkan dalam tujuh agenda pembangunan RPJMN IV 2020-2024.
Dengan begitu, 'Aisyiyah mendorong pemerintah untuk memberikan prioritas program penurunan angka stunting. Termasuk mengimplementasikan kebijakan dengan sungguh-sungguh, menggerakkan seluruh perangkat birokrasi dan bersinergi dengan kelompok-kelompok masyarakat.
Poin kelima, menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait usia perkawinan 19 tahun. Noordjannah mengatakan, pemerintah harus membuat regulasi yang sejalan dengan keputusan tersebut untuk menekan jumlah perkawinan anak yang terus meningkat
Hal ini, dilakukan sebagai langkah dalam upaya perlindungan hak-hak anak. Selain itu juga dapat memutus rantai kemiskinan dan mendorong peningkatan kualitas SDM ke depannya.
Poin keenam, 'Aisyiyah mendorong pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan ramah lingkungan. Pemerintah juga didorong untuk menindak tegas pelaku penggundulan hutan.
"(Pemerintah harus) meninjau ulang kebijakan-kebijakan lingkungan hidup yang tidak berpihak pada pelestarian lingkungan hidup untuk menciptakan kehidupan yang aman, sehat dan berkelanjutan sekarang dan masa depan," katanya.
Selain enam rekomendasi ini, 10 keputusan juga dilahirkan melalui Tanwir II 'Aisyiyah. Beberapa keputusannya yakni menetapkan peneguhan Islam Berkemajuan yang berkarakter wasathiyah bagi pimpinan di semua tingkat, melalui kegiatan perkaderan, konsolidasi dan kajian.
Selain itu, menetapkan gerakan amal sosial 'Aisyiyah di tingkatan basis. Menetapkan gerakan dakwah literasi digital menjadi gerakan nasional 'Aisyiyah dengan merujuk pada Fiqh Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Keputusan lain yang dihasilkan yakni, menetapkan 'Aisyiyah untuk memerankan diri sebagai agen perdamaian di berbagai tingkatan. Yang mana, 'Aisyiyah berperan aktif dalam menyelesaikan konflik-konflik dan membangun perdamaian di lingkungan komunitas, yang mana berkolaborasi dengan kelompok termasuk milenial.
Ikuti Whatsapp Channel Republika